"Digital native kita besar jumlahnya, generasi milenial kita besar jumlahnya, caranya kita harus fokus untuk membangun ruang digital kita dengan meningkatkan SDM digital kita, khususnya generasi milenial dan generasi Z," kata Johnny saat sidang ketiga Digital Economy Working Group (DEWG) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dalam siaran pers, diterima Kamis.
Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan infrastruktur digital agar lebih merata. Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa tinggal landas (take off) secara digital.
"Kita membangun semuanya, ya saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya bisa menjangkau secara nasional. Mudah-mudahan di akhir pemerintahan kabinet Indonesia Maju, Indonesia itu siap tinggal landas. Tinggal landas dari sisi digital," kata Johnny.
Pemerintah, kata Johnny tidak hanya membangun infrastruktur digital, tapi, juga berupaya mengembangkan kerja sama global, salah satunya melalui forum internasional seperti DEWG G20.
Pembahasan dalam forum internasional menurut Menteri Johnny adalah upaya untuk menyiapkan tata kelola bagi generasi masa depan. "Pembangunan infrastruktur digital, pertemuan G20, pembahasan materi dan prioritas isu-isu Digital Economy Working Group adalah untuk generasi kini dan generasi masa depan Indonesia," kata Johnny.
Menurut sang menteri, pertemuan ketiga DEWG ini sudah melibatkan generasi muda supaya bisa membangun kesadaran dan menghubungkan mereka dengan dunia digital dan pengambilan kebijakan.
"Secara simbolik, anak-anak milenial, kita ikut sertakan, diperkenalkan. Hari ini ada tiga perwakilan dari Sekolah Menengah Atas di wilayah Manggarai, Labuan Bajo, dan Ruteng. Siswanya ambil bagian dalam penyelenggaraan DEWG. Saya kira untuk mereka ini satu pengalaman yang bagus," kata Johnny.
Menurut Menteri Johnny, pelibatan generasi muda dalam perhelatan internasional, terutama yang membahas mengenai digitalisasi merupakan salah satu langkah nyata membuka peluang agar generasi milenial ambil bagian dalam akselerasi transformasi digital.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memperkuat keamanan digital seiring dengan akselerasi transformasi digital.
"Jadi, cyber security sangat penting untuk dikembangkan, apalagi sekarang kita sudah menerapkan tanda tangan digital,” katanya dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan bahwa keamanan digital juga penting untuk meniadakan jumlah serangan digital yang cukup sering menyerang situs web pemerintah.
Meskipun demikian, menurutnya, penandatanganan dokumen secara digital sebetulnya lebih aman karena potensi dokumen tercecer dapat diminimalisasi.
Di samping itu, penandatanganan dokumen secara digital juga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien.
Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri.
Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak 2020, anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pertemuan secara langsung dapat ditekan karena banyak pertemuan dilakukan melalui platform digital.
"Di Kementerian Keuangan, kami melihat pengelolaan anggaran berubah karena selama pandemi semua aktivitas kita berpindah ke digital sehingga semua biaya untuk konektivitas digital meningkat tapi saya harap sesudah itu ada efisiensi dari biaya meeting dan perjalanan dinas,” imbuhnya.
Ke depan, Sri Mulyani berharap penyelenggaraan pertemuan luar jaringan dan dalam jaringan dapat dilaksanakan secara berimbang.
Pasalnya, kegiatan-kegiatan luar jaringan pemerintah masih diperlukan untuk turut mengerek naik kegiatan masyarakat.
“Jadi, tetap perlu ada keseimbangan agar kegiatan pemerintah ada yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Generasi muda diminta berpartisipasi dalam transformasi digital
