Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril melaporkan sebanyak 13 provinsi di Indonesia telah memenuhi capaian target 70 persen vaksinasi COVID-19 dosis lengkap.
"Hari ini, sebanyak 13 dari 34 provinsi mencapai 70 persen vaksinasi dosis dua (dosis lengkap). Delapan provinsi lainnya dosis lengkap lansia dan dua provinsi mencapai 50 persen capaian vaksinasi booster (dosis ketiga)," kata Mohammad Syahril saat menyampaikan keterangan pers virtual yang diikuti dari Zoom di Jakarta, Jumat sore.
Sebanyak 13 provinsi yang mencapai 70 persen vaksinasi dosis lengkap, yakni DKI Jakarta (114,27 persen), Bali (96,54 persen), D.I Yogyakarta (94,39 persen), Kepulauan Riau (84,73 persen), Kalimantan Timur (78,76 persen), Nusa Tenggara Barat (74,49 persen), Jawa Tengah (74,41 persen), Kalimantan Tengah (74,04 persen), Jawa Barat (73,81 persen), Kepulauan Bangka Belitung (73,70 persen), Jawa Timur (72,28 persen), Sumatera Utara (72,01 persen), dan Kalimantan Utara (71,26 persen).
Untuk capaian 70 persen dosis lengkap lansia, yakni DKI Jakarta (96,15 persen), Jawa Barat (82,37 persen), Sumatera Barat (79,07 persen), D.I Yogyakarta (76,83 persen), Bali (75,81 persen), Sumatera Utara (72,46 persen), Kepulauan Riau (71,73 persen), dan Banten (71,26 persen).
Sedangkan dua provinsi dengan capaian 50 persen vaksinasi booster, yakni Bali (64,55 persen) dan DKI Jakarta (54,17 persen).
Syahril mengatakan Indonesia juga sedang mengejar capaian sasaran program vaksinasi pada anak di atas usia 6 tahun sebanyak 234.666.020 jiwa. "Untuk capaian dosis 1 mencapai 85,78 persen, dosis 2 sebanyak 71,89 persen, dan booster 27,38 persen," katanya.
Syahril mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menargetkan seluruh negara di dunia mencapai 70 persen vaksinasi dosis lengkap pada Juni 2022.Sementara capaian Indonesia berdasarkan populasi sasaran mencapai 270 juta jiwa lebih telah terpenuhi 74,50 persen untuk dosis pertama dan 62,44 persen untuk dosis lengkap.
Sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dinkes Jabar) menyatakan hingga saat ini sebanyak 10,9 juta warga Jabar telah mendapatkan vaksin COVID-19 penguat atau booster (dosis ketiga).
"Data terakhir kami, dari 37,97 juta warga sasaran vaksinasi COVID-19, untuk dosis pertama itu sudah 36,13 juta atau 95,21 persen, dosis kedua 31,11 juta atau 82,2 persen dan untuk booster mencapai 10,9 juta atau 28,94 persen," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr Raden Vini Adiani Dewi di Bandung, Rabu.
Menurut Vini, keberadaan posko mudik bersama yang didirikan oleh sejumlah dinas/instansi terkait Pemprov Jabar selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2022, banyak digunakan oleh pemudik untuk mendapatkan vaksinasi penguat.
"Jadi para pemudik banyak yang melakukan vaksinasi, dan data yang kami dapatkan di setiap kabupaten kota. Itu ada yang vaksin ke satu, kedua dan hampir semuanya memanfaatkan vaksin booster di posko bersama saat mudik kemarin," kata dia.
"Dalam pelaksanaannya, di posko bersama itu tidak hanya posko vaksinasi tapi ada pemeriksaan antigen. Lalu ada area bermain untuk anak dan untuk istirahat pemudik," lanjut Vini.
Meskipun kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dinilai telah landai usai libur Lebaran 2022, kata dia, namun status endemi masih belum dapat diterapkan.
Hal itu karena untuk menuju status endemi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Lebih lanjut Vini mengatakan perubahan status pandemi menjadi endemi belum bisa diterapkan di Jabar, walaupun tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan.
"Itu karena ada sejumlah syarat yang harus dilalui, dan itu tercatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah pusat," kata Vini.
Pihaknya berharap dalam enam bulan kasus COVID-19 di Jawa Barat tidak mengalami peningkatan yang signifikan sehingga bisa melewati fase rekomendasi dari WHO untuk menuju endemi.
"Dan dapat langsung disampaikan pada pemerintah pusat untuk dikaji kembali. Jadi memang ada aturan endemik yang mengharuskan enam bulan berturut-turut tidak ada peningkatan kasus COVID-19. Setelah itu kami tunggu keputusan pemerintahan pusat serta dari WHO," kata dia.
