Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyatakan bantuan yang diberikan oleh aparat, seperti TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam perluasan cakupan vaksinasi bukti minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia.
“Di negara lain, tidak ada TNI/Polri dan BIN yang melakukan vaksinasi, itu hanya ada di Indonesia. Kita bersyukur, tapi itu menunjukkan infrastruktur kesehatan kita tidak cukup. Kalau cukup, tidak perlu ada TNI/Polri untuk mengurus tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kesehatan,” kata Ridwan dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Ridwan menuturkan meskipun bantuan dari TNI/Polri dan BIN menunjukkan bahwa nilai luhur bangsa, yakni gotong royong masih terlihat, negara perlu mengakui bahwa jumlah faskes yang tersedia di seluruh penjuru negeri sangat minim.
Ia memberikan gambaran bahwa faskes milik Indonesia berada jauh di bawah Thailand, yang memiliki kurang lebih sekitar 70 juta penduduk, namun fasilitas kesehatannya sebanyak 10.000.
Jawa Barat yang memiliki 50 juta penduduk dan hampir sama dengan Thailand, hanya memiliki faskes sekitar 1.000 saja. Bila melihat rencana jangka panjang, Indonesia harus menaikkan jumlah Puskesmas lima kali lipat dari sebelumnya.
“Kalau Puskesmasnya bisa naik lima kali lipat, ketika ada pandemi lagi, pertahanan kesehatan itu bisa dilakukan,” kata dia.
Apalagi, selain pandemi COVID-19, Indonesia sedang berjuang mengatasi permasalahan kekerdilan pada anak (stunting). Jawa Barat juga sedang berusaha untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang masih sekitar 13 persen.
