Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menginstruksikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengamankan ketahanan pangan dan energi di tengah meningkatnya harga komoditas global.
"Semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kapolri pastikan seluruh polda mengawal program ketahanan pangan nasional
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah keduanya menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia yang dipimpin Presiden Jokowi.
"Dari Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya, karena kenaikan yang luar biasa dari harga-harga komoditas dari satu sisi akan menambah APBN karena penerimaan negara akan naik entah itu dari minyak, gas, batu bara, nikel, CPO, namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut pemerintah akan merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan penerimaan negara tersebut bisa dialokasikan secara tepat."Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk kita melihat detail harga-harga pangan dan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Jadi di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan," kata Sri Mulyani menambahkan.
Menkeu Sri Mulyani menyebut pemerintah masih punya alokasi Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi yang akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain.
Baca juga: Kapolri bersama Mentan sepakat perkuat ketahanan pangan Indonesia
"Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia," ucapnya.
Misalnya untuk komoditas pangan seperti padi, jagung dan kedelai yang dapat panen tidak lebih dari 3 bulan maka harus ada kebijakan yang dapat dibuat dengan cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan kementerian daerah.Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui harga-harga komoditas baik pangan maupun energi sudah merangkak naik karena konflik Rusia dan Ukraina.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 juta (penerima) ditambah PKH (Program Keluarga Harapan) tambahan 2 juta yang juga ditambahkan untuk bantuan minyak goreng yang besarnya Rp300 ribu untuk 3 bulan atau Rp100 ribu per bulan," kata Airlangga.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan dua bendungan untuk ketahanan pangan
Pemerintah juga masih akan membuat program baru yaitu subsidi upah untuk masyarakat dengan gaji di bawah Rp3,5 juta sebesar Rp1 juta per penerima dengan target 8,8 juta orang pekerja dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.
"Kemudian Bapak Presiden juga meminta perhatian kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik, dan dilihat dari penggunaan dalam negeri, ada yang subsidi dan non-subsidi nah tentu akan ada pembatasan terkait komoditas, prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao," kata Airlangga Hartarto.
