ANTARAJAWABARAT.com,27/2 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyatakan sejak tahun 1998 Program Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Jawa Barat sudah mendanai sebanyak 25 kegiatan dengan total alokasi dana mencapai Rp3.375.325.000.000.
"Pelaksanaan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di Jawa Barat dimulai sejak tahun 1998 dan pada tahun 2007 berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, telah dialokasikan dana untuk bantuan langsung masyarakat sebesar Rp3.375.325.000.000. Secara komulatif, PPK/PNPM Mandiri Perdesaan telah mendanai sebanyak 25 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang," kata Ahmad Heryawan, di Gedung Negara Pakuan Jalan Otto Iskandardinata Kota Bandung, Senin.
Ia menuturkan, sejak pelaksanaan PPK I hingga PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011, sebanyak Rp1.654.217.082.312 merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana/prasarana perdesaan.
"Sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya mencapai Rp438.717.284.347. Untuk kegiatan pendidikan sebesar Rp141.065.697.500. Sementara untuk bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp51.087.948.610. Dan untuk Biaya Operasional atau BOP keseluruhannya sebesar 5 persen dari dana BLM," kata Heryawan.
Heryawan mengatakan, sejak awal bergabung dengan PPK hingga tahun 2011, kegiatan di bidang sarana/prasarana di Provinsi Jawa Barat menghasilkan 75.497 unit sarana/prasarana dasar perdesaan yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, jembatan, mandi cuci kakus (MCK), sarana penyediaan air bersih, irigasi, posyandu dan gedung sekolah. Kegiatan di bidang sarana/prasarana perhubungan, mendominasi kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Jawa Barat.
"Hal tersebut menunjukan bahwa pada saat program berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan penyediaan sarana jalan di wilayahnya," katanya.
Secara umum, kata Heryawan, tingkat partisipasi masyarakat tertinggi terjadi pada tahap musyawarah khusus perempuan (MKP) yakni mencapai 96 persen.
"Secara spesifik, keterlibatan kaum perempuan juga cenderung tinggi yakni rata-rata 37 persen. Selain musyawarah khusus perempuan (MKP), partisipasi kaum perempuan tertinggi terjadi pada tahap penggalian gagasan, mencapai 51 persen," katanya.
Pihaknya menambahkan, keterlibatan masyarakat miskin juga cenderung meningkat, yakni rata-rata 43 persen, sementara tingkat partisipasi masyarakat miskin yang tertinggi terjadi pada tahap musyawarah desa yang mencapai 50 persen.
Dikatakannya, sebagai momentum strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2012, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya pemerintah dalam rangka sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi antar program baik dari pusat maupun dari satuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Menurut dia, pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang diluncurkan pada tahun 1998, sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal pasca bencana.
"PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan perhatian yang besar, seperti program pemuda pencipta lapangan kerja perdesaan, program pembangunan desa mandiri menuju desa peradaban, serta program pengelolaan dana bergulir untuk pelaku KUMKM," kata Heryawan.
Dengan semboyan "rempug jukung sauyunan babarengan ngawangun desa", pihaknya mengajak untuk meningkatkan komitmen serta dukungan kita bersama untuk membangunan desa dan masyarakat, guna tercapainya masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.
Ia menjelaskan sejak tahun 2008, PNPM Mandiri mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya, serta diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian lintas sektor serta pemerintah daerah.***3***
Ajat S
GUBERNUR : ALOKASI DANA PNPM DI JABAR CAPAI RP3,3 TRILIUN
Senin, 27 Februari 2012 14:07 WIB
