Cianjur (ANTARA) - DPRD Cianjur, Jawa Barat segera mengirimkan surat ke Baznas Pusat terkait politisasi pembagian zakat yang dilakukan Pengurus Baznas Cianjur, karena secara tidak langsung pengurus mengakui kegiatan pembagian zakat ditumpangi tokoh parpol.
Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, di Cianjur, Senin, mengatakan Pengurus Baznas Cianjur bertugas sebagai pengelola kepercayaan umat dalam menyalurkan zakat, sehingga dengan kejadian politisasi dalam pembagian zakat dapat merusak kepercayaan tersebut.
"Pengurus Baznas memiliki kode etik, seluruh pimpinan dan amil zakat, baik di level Baznas maupun lembaga amil zakat (LAZ), tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis," katanya.
Seharusnya, ujar dia, Baznas dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, dapat menolak kehadiran tokoh atau pengurus partai politik karena rentan dipolitisir, sehingga dapat merusak kepercayaan umat terhadap kinerja Baznas yang seharusnya tidak terlibat dalam politik.
"Kalau memang lembaga umat telah disusupi kepentingan parpol tertentu, seharusnya segera dibersihkan, bahkan kami akan bersurat ke Baznas Pusat, agar Pengurus Baznas Cianjur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengakui ditumpangi," katanya lagi.
Ketua Baznas Cianjur Tata mengatakan pihaknya sudah menyalurkan zakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun tidak tahu ditumpangi tokoh politik yang ikut serta duduk bersamanya saat pembagian di wilayah selatan Cianjur.
Ketua DPRD Cianjur bersurat ke Baznas Pusat soal politisasi zakat
Selasa, 22 Februari 2022 6:48 WIB