FMB TOLAK SK WAKIL WALI KOTA BEKASI

ANTARAJAWABARAT.com,10/10 - Ditengah guyuran hujan sekitar 50 orang dari Forum Masyarakat Bekasi (FMB) berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin, menolak surat keputusan Plt Wakil Wali Kota Bekasi tentang promosi dan mutasi jabatan di Bekasi.

Koordinator aksi dari Forum Masyarakat Bekasi Ali Iman, disela aksi unjuk rasa, menilai surat keputusan (SK) Wakil Wali kota Bekasi tersebut telah melanggar aturan karena bukan kewenangan plt untuk mengeluarkan sebuah surat keputusan.

FMB, kata Ali, juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera mengevaluasi SK Wakil Wali kota Bekasi yang dikeluarkan dua bulan lalu itu sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Jadi sekitar dua bulan lalu, wakil wali kota mengeluarkan SK promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Hal ini melanggar aturan karena plt itu tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK, meskipun wali kotanya sedang tersandung kasus hukum dugaan korupsi," kata Ali Iman.

Ia mengatakan, di Pemkot Bekasi memang ada beberapa jabatan eselon dua setingkat kepala dinas yang kosong.

Menurutnya, jika memang darurat, Pemkot bisa mengangkat pejabat di jabatan yang kosong saja tidak perlu memutasi dan merotasi seluruhnya.

"Pejabat yang dirotasi sekitar 400 orang, mulai dari eselon IV hingga eselon II. Kami ingin SK Plt wakil wali kota itu dibatalkan. Dan meminta Gubernur Jabar untuk segera mengevaluasi dan merekomendasikan ke plt wali kota untuk membatalkan SK tersebut," kata Ali.

Dikatakannya, sesaat setelah ada pelantikan pejabat sesuai SK plt Wakil Wali Kota Bekasi, pihaknya melakukan protes kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskan, hasil audiensi tersebut ialah Mendagri menginstruksikan kepada Gubernur Jabar untuk mengevaluasi SK plt wali kota itu.

Akan tetapi, kata Ali, sampai saat ini, belum ada tindakan terkait SK tersebut.

"Kami juga penilai rotasi dan mutasi itu tidak layak. Masa ada sarjana agama ditempatkan menjadi kepala dinas pekerjaan umum. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kan harus melihat kompetensi juga. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan dalam mutasi tersebut," katanya.***3***


Ajat S