Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar apel siaga bencana di lapangan plaza Pemkab Bekasi diikuti seluruh perangkat daerah, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, dunia usaha, relawan, serta pegiat kebencanaan setempat.
Plt Bupati Bekasi Ahmad Marjuki mengatakan penanggulangan bencana memerlukan langkah konkret semua pihak, baik unsur pemerintah, masyarakat, para relawan, juga dunia usaha.
"Perlu dibangun sikap kegotongroyongan, koordinasi, dan sinergi semua unsur, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara cepat, efektif, dan efisien," katanya di Cikarang, Rabu.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan apel siaga darurat bencana tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2021 ini merupakan rangkaian kegiatan antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi yang diprediksi mengalami masa puncak pada Desember, Januari dan Februari 2022.
"BPBD membantu menyelaraskan setiap unsur pentahelix dari pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat dan relawan serta dunia usaha yang dapat menyalurkan CSR-nya, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ke depan," katanya.
Henri berharap bencana ini tidak sampai terjadi namun pihaknya tetap bersiap dari kemungkinan terburuk untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat saat terjadi bencana.
Dia menjelaskan bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu melanda 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah aliran sungai.
"Ada dua jenis banjir di Kabupaten Bekasi, pertama dari tingginya curah hujan dan meluapnya aliran sungai. Kedua banjir yang berasal dari air pasang laut atau rob, terparah ada di tiga kecamatan, yaitu Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya," ucapnya.
Henri mengimbau masyarakat Kabupaten Bekasi untuk selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik banjir, puting beliung, maupun tanah longsor.
"Kami juga meminta aparatur daerah, camat, lurah, dan kepala desa bersiap siaga melakukan early warning system untuk masyarakat dengan peralatan tradisional, kemudian menyampaikan laporan kepada BPBD sebagai pos utama penanggulangan bencana," kata dia.
Baca juga: Kabupaten Bekasi perpanjang PPKM level 1
Baca juga: PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kaji penerapan tarif progresif pelanggan
