Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memberi catatan bagi pemerintah setempat, terhadap pengelolaan Biskita Trans Pakuan yang baru diluncurkan di Kota Bogor.
Catatan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin (ZM), dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Rabu, yang mewanti-wanti agar Pemerintah Kota Bogor berhati-hati dalam pengelolaan transportasi umum yang diperbarui itu.
ZM mengatakan sebanyak 10 armada Bus Kita Trans Pakuan yang mulai mengaspal di Kota Bogor pada awal November dari target 49 unit pada akhir tahun 2021 perlu memerhatikan perawatan, konsistensi pengelolaan dan memerhatian nasib sopir yang mungkin tidak terakomodasi menjadi pengemudi bus.
Ia mengingatkan kehadiran Biskita Trans Pakuan pengganti bus Trans Pakuan yang sebelumnya pernah beroperasi di Kota Bogor telah didanai oleh pemerintah pusat.
Bus digadang-gadang akan menjadi evolusi transportasi di Kota Bogor karena akan menggantikan angkot-angkot yang sudah tidak layak pakai.
Sebanyak 10 bus yang akan beroperasi dengan rute Ciparigi - Stasiun Bogor ini akan bebas biaya hingga akhir tahun. Dengan begitu, Zaenul Mutaqin meminta agar Pemerintah Kota Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Arya mengelola bus baru ini dengan baik.
"Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak," katanya.
Zenal yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor mengaku mendukung keberadaan bus dan program Buy The Service (BTS) di Kota Bogor.
Namun ia mengingatkan Wali Kota Bogor agar sekiranya kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terselesaikan hingga periode kedua kepemimpinan Bima Arya.
Ia juga mengaku tidak mau melihat nasib puluhan bus baru ini akan sama dengan bus Trans Pakuan yang kini hanya terparkir tidak laik jalan di Terminal Bubulak.
"Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi masal ini, program BTS tentu saja harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus," kata dia.
Pengadaaan bus yang bertujuan mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat, kata dia, jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan trans pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah.
Zaenal juga menekankan rencana memberi kesempatan sopir angkutan kota (angkot) yang telah dikonversi menjadi bus benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Pemerintah Kota Bogor perlu memperhitungkan sopir yang tidak lolos menjadi pengemudi bu, yakni masalah pendidikan, surat izin mengemudi (SIM) maupun umur.
"Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul, dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya pengelolaan bus Trans Pakuan ini diketahui akan dikelola oleh konsorsium PDJT, oleh karena itu selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini diharapkan dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik.
Dana harus tersalurkan untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warta Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal.
"Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami juga akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna," ujarnya.
Baca juga: 10 BisKita Trans Pakuan Bogor mulai beroperasi
Baca juga: Pemkot Bogor beri 2 opsi tarik izin operasional 147 angkot
