ANTARAJAWABARAT.com,19/7 - Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, berencana menaikkan anggaran kesehatan Kota Cimahi di APBD perubahan 2011, karena dana yang ada saat ini dinilai jauh dari memadai.
"Anggaran kesehatan Kota Cimahi dari APBD murni 2011 Rp 2,3 miliar dari sebelumnya Rp 1 miliar, dari jumlah sebesar itu Pemkot Cimahi masih harus melunasi kewajibannya untuk membayar utang sebesar Rp 800 juta. Artinya, anggaran kesehatan Cimahi hanya Rp 1,5 miliar," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati kepada wartawan, Selasa.
Selain mengharapkan anggaran kesehatan pada APBD perubahan, pihaknya juga akan membuat regulasi jaminan agar lebih baik lagi dan mencoba terus mendorong pemkot berpihak terhadap bidang kesehatan.
Menurutnya, anggaran kesehatan yang ada saat ini banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai dan layanan publik.
"Pada akhirnya kita tidak bisa mengandalkan anggaran kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan Gakinda. Maka, kita harus buat mekanisme yang lebih apik sehingga tidak terjadi lagi utang Gakinda dan tidak ada lagi pengaksesan dana secara sporadis," ujarnya.
Menurutnya, keberpihakan Pemkot Cimahi terhadap bidang kesehatan masih sangat kurang. Untuk itu, ia berharap DPRD Kota Cimahi dapat mendorong Pemkot Cimahi agar memiliki kepedulian terhadap kesehatan, terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu.
"Kita berharap ke depannya anggaran kesehatan di Kota Cimahi bisa mendekati 6-7 persen dari APBD di mana sekarang ini masih ada di angka 4 persen. Bayangkan saja dana Rp 1,5 miliar dibagi 33 ribu warga yang masuk Gakinda, kurang lebih per orangnya mendapat Rp 45.000/tahun. Artinya, anggaran yang ada masih sangat jauh dari ideal," tuturnya.
Sementara anggaran kesehatan terbatas, warga Kota Cimahi diharapkan tidak rentan terserang penyakit. Meski diakuinya masalah penyakit di luar kendali manusia. Dijelaskannya, apabila dari jumlah 33 ribu orang minimal 3/4-nya tidak sakit maka anggaran yang ada bisa disaling silang.
"Begitu juga bagi warga yang mengalami sakit kronis atau menahun, seperti ginjal yang harus melakukan cuci darah rutin serta penyakit kanker dan jantung yang setidaknya harus lakukan cek rutin, pemerintah tentunya tidak dapat mengganti biaya secara total dan terus-menerus. Masyarakat mungkin harus lebih memahami persoalan tersebut," ujarnya.***4***
(U.pso-215/C/Y008/B/Y008) 19-07-2011 15:43:41