"Kami salut kepada Bapak Gubernur yang mengakui masih ada janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Daerah), yang belum terealisasi seluruhnya," kata Ketua Pansus LKPj Selly Gantina, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ahmad Heryawan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, di Bandung, Senin.
Selly menuturkan, kejujuran tersebut disampaikan langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada Anggota Pansus LKPJ dalam pertemuan tersebut.
Ahmad Heryawan, kata Selly, juga berjanji akan terus memperbaiki segala kekurangan guna merealisasikan janji kampanyenya hingga 2013 mendatang.
Menurutnya, atas sikap jujur tersebut, Pansus LKPj memberikan apresiasi positif atas kedatangan Gubernur dalam menghadiri undangan Pansus guna mengklarifikasi berbagai persoalan yang menjadi pembahasan Pansus LKPj belakangan ini.
"Kondisi ini, berbeda dengan tahun lalu. Di mana Gubernur tidak menghadiri undangan klarifikasi dari Pansus LKPj tahun anggaran 2009," ujar anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Pansus LKPj Yod Mintaraga.
Yod mengakui, LKPj tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada LKPj 2010 ini.
Ia menilai, Gubernur Jabar lebih terbuka dan dapat memaparkan secara gamblang seluruh pertanyaan yang disampaikan Pansus pada pertemuan tersebut.
"Kehadirian Gubernur atas klarifikasi LKPj ini, merupakan perkembangan yang sangat baik dalam menyikapi momentum LKPj. Gubernur memaparkan secara gamblang yang apa-apa yang mejadi pembahaan Pansus. Termasuk, mengakui atas kekurangan kinerjanya," kata Yod.
Senin siang, Pansus LKPj mengundang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam rangka pendalaman dengan Gubernur terkait hasil kinerja pada tahun anggaran 2010 lalu.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di Ruang Bamus DPRD Jabar. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas tentang rekomendasi LKPj tahun 2009.
Selain itu, beberapa butir yang menjadi pembahasan dalam pertemuan adalah, sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 yang masih dianggap kurang maksimal dilakukan Gubernur serta UU No 14 tentang Informasi Publik.
"Dalam pertemuan itu juga, kami turut mengklarifikasi beberapa persoalan terkait kinerja OPD (Organisasi perangkat daerah) misalnya, pada LPSE pemenang lelang masih diatur harga terendah sebagai pemenang tender," kata Ketua Pansus LKPj Selly Gantina.
Padahal, lanjut Selly, penawaran harga terendah belum tentu dapat memberikan mutu yang berkualitas sehingga pihaknya menyarankan agar mekanisme tersebut segera diperbaiki hingga mutu pembangunan bisa lebih baik.
Ia menjelaskan, terkait banyaknya janji kampanye yang belum terealisasi seperti target IPM, KTP Asuransi, akurasi data program 1 juta lapangan kerja.
"Saudara gubernur Jabar mengakui kekurangan tersebut karena keterbatasan anggaran yang dimiliki APBD Jabar," ujar Selly.
***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026