Cimahi, 3/8 (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Cimahi, menolak wacana kenaikan tunjangan dana reses karena dianggap hanya menghaburkan anggaran.
Ketua FPKS DPRD kota Cimahi, Masrokhan, yang menilai kenaikan dana tersebut, hanya akan menghamburkan anggaran karena dana tunjangan reses bagi masing-masing anggota DPRD saat ini sudah mencukupi.
Mengingat wilayah daerah pemilihan (Dapil) yang juga tak terlalu luas bagi masing-masing anggota dewan, maka anggaran menurut dia, tak perlu dinaikan.
"Kami, tak setuju dengan kenaikan dana reses,"ujar Masrokhan di Gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa.
Ia tak memungkiri anggota DPRD membutuhkan moment reses, guna mendengarkan aspirasi masyarakat pada Dapilnya, selain juga reses telah menjadi Tupoksi lembaga DPRD. Namun bukan berarti tunjangan dana reses mesti dinaikan.
Ia mengatakan, ketimbang anggaran tersedot untuk tunjangan dana reses, lebih baik,anggaran itu dialokasikan untuk urusan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, seperti dibidang kesehatan, dunia pendidikan, dan lainnya.
Pihaknya sendiri bertekad menaikan jumlah penerima beasiswa dari 800 siswa, menjadi 2 ribu siswa. Dengan begitu diharapkan beasiswa bisa lebih luas diterima siswa/siswi SMA dan sederajat yang berprestasi.
"Dengan jumlah beasiswa yang ada sekarang, hanya 1-2 siswa perkelasnya di sekolah yang menerima beasiswa, dengan jumlah 2 ribu, penerima perkelas bisa sampai 5-6 siswa," kata politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota
Cimahi.
Menurutnya, dana tunjangan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin juga masih perlu ditingkatkan, maka, ketimbang anggaran tersedot untuk membiayai reses yang juga masih menjadi usulan pribadi dari masing-masing anggota DPRD, lebih baik anggaran dialokasikan untuk hal tersebut, selain tentunya masih banyak sektor lain, yang masih membutuhkan perhatian anggaran.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Cimahi lainnya pun menolak dengan tegas wacana kenaikan tunjangan dana reses menjadi Rp15 juta yang diusulkan anggota lainnya, karena usulan itu sama halnya dengan menyakiti hati rakyat.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cimahi Cecep Rustandi, penolakannya atas kenaikan dana reses lantaran mempunyai dua beban yakni beban anggaran dan moral.
"Disebut beban anggaran lantaran masih banyak kebutuhan pembangunan untuk Kota Cimahi ini. Kalau dananya banyak dikeluarkan untuk ha-hal yang kurang produktif kasihan sekali mereka yang telah memilih kita," kata Cecep.
Sedangkan yang dimaksud dengan beban moral, lantaran dirinya khawatir akan sulit mempertanggungjawabkan yang telah diamanatkan negara untuk melaksanakan seluruh aspirasi yang disampaikan rakyat.
"Reses itu kan tujuannya untuk menyerap aspirasi rakyat. Kalau sekadar mendengar aspirasi tiap hari pun kita bisa menerima aspirasi masyarakat tanpa harus didukung dana segala," katanya.***1***