Bandung, 1/6 (ANTARA) - Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Provinsi Jawa Barat sepanjang Mei 2010 mengalami penurunan sebesar 0,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
NTP Jabar pada Mei 2010 sebesar 97,19, sedangkan NTP April 2010 sebesar 97,55. Hal ini disebabkan turunnya indeks yang diterima petani (IT) sebesar 0,22 persen, sedangkan indeks dibayar petani (IB) naik sebesar 0,15 peren dari April 2010.
"Berdasarkan pantauan di 17 kabupaten di Jabar terjadi penurunan NTP secara merata. Penurunan NTP ini akibat kenaikan indeks yang diterima petani lebih besar dari kenaikan indeks yang dibayar petani dalam sebulan terakhir," kata Kepala Badan Pusat Statistik Jabar Lukman Ismail di Bandung, Selasa.
NTP pada Mei 2010 untuk masing-masing subsektor 114,15 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, holtikultura 109,71, perikanan 108,57, peternakan 99,40 dan 88,59 untuk subsektor padi dan palawija.
Pada Mei 2010 juga terjadi inflasi di pedesaan di Jabar sebesar 0,06 persen akibat adanya kenaikan di sektor makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan.
"Penurunan indeks yang diterima petani sangat dipengaruhi oleh perubahan pada subkelompok padi dan palawija yang mengalami penurunan 0,49 persen dari 113,92 menjadi 113,36 persen," kata Lukman.
Akibatnya, pendapatan yang diterima petani mengalami penurunan. Namun subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-R) mengalami kenaikan indeks karena adanya perubahan pada subkelompok tersebut sebesar 1,30 persen dari 145,59 menjadi 147,49.
Lukman menyebutkan, tiga provinsi di Jawa mengalami kenaikan NTP, yakni Banten naik sebesar 0,49 persen, DIY naik 0,53 persen, Jateng 0,30 persen. Sedangkan Jabar dan Jatim mengalami penurunan NTP dimana Jatim turun tipis 0,02 persen dibandingkan April 2010.
Sementara itu perkembangan harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) mengalami kenaikan. Harga GKP naik dari Rp2.440 per kilogram menjadi Rp2.685 per kilogram. Sedangkan GKG naik dari Rp3.000 menjadi Rp3.300 per kilogram.
"Secara umum rata-rata harga gabah di tingkat penggilingan baik kualitas GKP maupun GKG masih tetap berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP)," kata Lukman.
Syarif A