Bandung, 12/5 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, akan aktif mengawal Program "Desa Peradaban" yang akan diresmikan Gubernur Jabar pada akhir bulan Mei mendatang di Kabupaten Majalengka.
"Didasarkan pada hasil pertemuan antara kami dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jabar, disepakati DPRD akan aktif melakukan pengawalan terhadap pogram 'Desa Peradaban'," kata anggota Komis A DPRD Jawa Barat Irwan Koesdradjat, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu.
Menurutnya, dalam pertemuan dengan BPMPD pada pekan lalu, DPRD Jabar telah diberi penjelasan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut dalam bentuk draf dan akan segera diselesaikan dan disosialisasikan kepada 100 desa yang terpilih dalam program "Desa Peradaban" tersebut.
Ia mengatakan, DPRD akan terus mengawasi jalannya program tersebut agar berjalan dalam jalur yang benar.
Dijelaskannya, program tersebut sangat riskan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik antardusun akibat kecemburuan alokasi pembangunan yang tidak merata di satu desa.
Menurutnya, mengenai bantuan pemerintah sebesar Rp1 miliar itu, tidak mungkin digunakan untuk membangun infrastruktur secara merata di semua dusun dalam satu desa.
"Apabila dalam satu desa ada sepuluh dusun, yang akan merasakan pembangunan infrastruktur hanya di dua sampai tiga dusun," ujarnya.
Hal ini, kata Irwan, dapat memicu dusun lain yang tidak kebagian pembangunan infrastruktur, merasa cemburu, yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan baru.
Pemerintah Provinsi Jabar akan segera mencanangkan program "Desa Peradaban" yang akan berlangsung pada Mei ini di Desa Weragati, Kabupaten Majalengka.
Tujuan dari diadakannya program tersebut untuk meningkatkan IPM di wilayah Jawa Barat.
Ajat S
DPRD JABAR DIMINTA KAWAL PROGRAM "DESA PERADABAN"
Rabu, 12 Mei 2010 17:41 WIB