Inisiator hak interpelasi LKPJ Gubernur Jabar Donny Ahmad Munir, di Bandung, Kamis, mengatakan, tujuan diusulkan hak interpelasi tersebut untuk mendapatkan keterangan lebih jelas tentang LKPJ Guberbur.
Menurut dia, hak interpelasi tersebut diusulkan oleh empat fraksi di DPRD Jabar yakni fraksi PPP, Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan.
"Hak interpelasi ini diajukan oleh 18 orang yang tergabung dalam empat fraksi," ujar Donny yang ditemui di Ruang Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ Gubernur Jabar.
Ia menegaskan, hak interpelasi tersebut digulirkan tanpa ada muatan politis.
"Tidak ada muatan politis, hak interpelasi ini sifatnya objektif yakni untuk mengklarifikasi secara langsung ke Gubernur," katanya.
Dia mengatakan, dalam LKPJ Gubernur Jabar tahun 2009 banyak janji gubernur yang belum tercapai, seperti masalah indeks pertumbuhan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi.
"Terkait IPM Jabar, sebagai indikasi kesejahteraan masyarakatnya, masih sangat jauh dari harapan serta target dan belum tercapai," katanya.
Sidang Paripurna LKPJ Pembahasan Gubernur Jawa Barat, Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat 2009, menghasilkan sembilan rekomendasi utama dan dua rekomendasi usulan.
"Hasil akhir dari pansus, pada akhirnya menyimpulkan dan merekomdasikan sembilan rekomendasi utama untuk Gubernur Jabar," ujar Ketua Pansus LKPJ Dindin Supriyadin.*
Adjat Sudrajat
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA 2026