Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, yang telah tiba di Tanah Air, Minggu malam, harus lebih dahulu melalui tahap pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum digunakan.
"Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih perlu tahapan-tahapan dari BPOM," ujar dia dalam video yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan segala prosedur terkait dengan vaksinasi harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin.
Presiden menekankan pertimbangan hasil uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai.
Lebih jauh, ia menyampaikan sistem distribusi vaksin ke daerah juga penting, menyangkut peralatan pendukung, sumber daya manusia dan tata kelola vaksinasi.
Dia menjelaskan sejak beberapa bulan lalu, telah dilakukan berbagai simulasi vaksinasi di beberapa provinsi.
Presiden optimistis ketika vaksinasi sudah diputuskan akan dimulai, maka semau wilayah sudah dalam keadaan siap.
Vaksinasi tidak dapat dilakukan secara serentak untuk semua penduduk. Kepala Negara berharap semua pihak mengikuti pengumuman dan petunjuk petugas.
Pada Minggu malam, 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi, yang merupakan hasil pengembangan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Sebagaimana disaksikan melalui tayangan langsung di Youtube Sekretariat Presiden, vaksin COVID-19 tersebut dibawa ke Tanah Air dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 ER.
Vaksin disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan atau kontainer Envirotainer untuk menjaga suhu vaksin. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan kepada tempat penyimpanan itu sesaat setelah diturunkan dari pesawat.
Baca juga: 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 asal Sinovac tiba di Indonesia
Baca juga: Erick Thohir siapkan strategi komunikasi publik soal vaksinasi
