Penyaluran bansos tahap kedua di Jawa Barat selesai, gagal serah 0,6 persen

Bandung (ANTARA) - Penyaluran bantuan sosial tahap kedua di Provinsi Jawa Barat sudah selesai dan hampir 100 persen bantuan sudah diserahkan ke rumah tangga sasaran program bantuan sosial.

"Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 KRTS (keluarga rumah tangga sasaran) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah. Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemprov Jabar baik dan akurat," kata Asisten Daerah Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurachim selaku Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi, Sabtu.

"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya dua hingga tiga hari," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi melakukan penyelarasan dan verifikasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan sampai ke sasaran yang tepat.

"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing (pembersihan) data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan lembaga seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah memilih mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.

"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.

Guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan baik, para pejabat eselon dua pemerintah provinsi ditugasi menjadi petugas penghubung komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial.

Hingga pendistribusian bantuan sosial tahap kedua selesai, menurut Dudi, pemerintah provinsi belum menerima laporan mengenai penyelewengan dalam penyaluran bantuan.