KAHMI Sukabumi ptegaskan tidak berpolitik praktis selama pilkada 2020

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mejelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sukabumi, Jawa Barat, menegaskan tidak akan berpolitik praktis pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi 2020.

"MD KAHMI Sukabumi memastikan netral atau tidak mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, karena lembaga kami merupakan gerakan intelektual sebagai mitra pemerintah," kata Ketua MD KAHMI Sukabumi Ade Dasep Zaenal Abidin di Sukabumi, Kamis.

Menurut dia, meskipun KAHMI Sukabumi netral pada pilkada serentak ini, tetapi pihaknya membebaskan pengurus maupun anggotanya yang untuk berpihak kepada masing-masing calon kepala daerah, karena lembaga ini diisi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang berlatar belakang politisi dari berbagai partai politik.

Seperti diketahui, banyak pengurus dan anggota KAHMI Sukabumi yang merupakan anggota legislatif, baik di Kota maupun Kabupaten Sukabumi yang sudah dipastikan merupakan kader, pengurus hingga pimpinan partai politik yang pastinya mereka mempunyai jagoan kepala daerah di pilkada ini.

Selain itu, Ia pun mempersilahkan kadernya mendukung dan memperjuangkan pasangan calon kepala daerahnya masing-masing asalkan tidak membawa-bawa nama KAHMI.

"KAHMI merupakan wadah gerakan yang diisi kaum intelektual yang berasal dari berbagai kalangan, maka dari itu kami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk ikut membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, sehingga secara tegas lembaga KAHMI berada di posisi yang netral," tambahnya.

Ia pun mengimbau kepada kader KAHMI Sukabumi yang sedang memperjuangkan memenangkan pasangan calonnya agar memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi tentang politik santun agar warga tidak terpecah belah dan tetap bersatu saat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Ade mengatakan, meskipun lembaga KAHMI Sukabumi tidak akan berpolitik praktis pada Pilkada Kabupaten Sukabumi, namun bukan berarti perhimpunan ini tidak ikut berperan dalam dunia perpolitikan daerah karena pembangunan suatu daerah tidak lepas dari berbagai kebijakan politik.

Maka dari itu, katanya, siapapun pasangan calon yang nantinya terpilih menjadi Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi, pihaknya akan tetap bermitra dengan pemerintah untuk memberikan masukan-masukan dan program agar dalam menentukan kebijakan selalu berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Warga positif COVID-19 di Sukabumi bertambah empat orang

Baca juga: Selama pandemi COVID-19, hampir 5 ribu pasutri Sukabumi bercerai