Kementerian PUPR: 141.700 rumah tapak subsidi terjual termasuk di Jabar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat sebanyak 141.700 unit rumah tapak subsidi telah terjual per Senin (10/8).

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan bahwa berdasarkan data dari dashboard Sistem Informasi untuk Pengembang atau SiKumbang per Senin (10/8) terdapat 117.302 jumlah unit tapak subsidi yang masih tersedia sedangkan 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi terdaftar.

“Peran pengembang dalam menginput data perumahan yang mereka bangun sangat krusial. Melalui data SiKumbang, secara real time PPDPP akan mampu menyajikan data hunian masyarakat, berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual, yang disajikan dalam berbagai warna," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Melalui dashboard management control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian, seperti Sumatera Selatan, tercatat pada Senin (10/8) sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan rumah di provinsi itu hanya mencapai 4.499 unit.

Selanjutnya hal yang sama juga tergambar di provinsi Jambi dengan ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit sedangkan permintaannya hanya 1.875 unit rumah. Jawa Timur terdapat pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Untuk provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit rumah yang tersedia, sedangkan kebutuhannya mencapai 3.503 unit.

Sedangkan Jawa Barat justru mengalami sebaliknya, kebutuhan akan rumah subsidi di daerah ini mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 22.586 unit. Begitu pun dengan Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 6.364 unit. Hal yang sama juga terjadi dengan Sulawesi Selatan dari kebutuhan akan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.

Direktur Utama PPDPP mengatakan bahwa data ini sebagai informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik, bantuan saran prasarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi. Idealnya, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.

“Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan, sehingga anggaran program rumah subsidi dapat lebih akurat dari tingkat nasional sampai ke daerah terpencil sekalipun,” katanya.

Sementara itu antusias masyarakat dalam mendapatkan rumah subsidi masih tinggi di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga kini. Terlihat dari dashboard management control PPDPP per Senin (10/8) sebanyak 202.497 calon debitur alias masyarakat sudah mengakses Sistem Informasi KPR Bersubsidi atau SiKasep, 81.835 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 11.352 calon debitur dalam proses verifikasi dengan bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.400 calon debitur sudah masuk dalam tahap proses pengajuan dana FLPP dari bank pelaksana ke PPDPP dan 78.896 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah menerima dana FLPP.

Baca juga: Kebutuhan lahan hunian horizontal atau rumah tapak di Jabar setara luas Kota Bandung

Baca juga: Ribuan rumah subsidi terancam tak terbangun di Cirebon, ini penyebabnya

Baca juga: Kepmen PUPR baru tentang batas harga jual tertinggi rumah subsidi