UMKM jadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas utama pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19.

"Pada kesempatan ini, UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi," katanya dalam peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakata, Selasa.

Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan COVID-19 senilai Rp695,2 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp35,28 triliun dan penempatan dana restrukturisasi Rp78,78 triliun.

Kemudian, juga untuk belanja IJP Rp5 triliun, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.

Airlangga mengatakan pemberian berbagai stimulus dan insentif tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah situasi tidak normal akibat COVID-19.

"Ini menjadi penting karena program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal III dan IV," ujarnya.

Airlangga menuturkan ekonomi Indonesia dapat mengarah ke zona positif pada kuartal III dengan adanya realisasi yang baik dalam pelaksanaan program PEN termasuk untuk UMKM serta belanja kementerian/lembaga.

"Kuartal II yang diperkirakan negatif menjadi positif di kuartal III tentu ada prasyarat. Realisasi belanja K/L dan program PEN mampu mendongkrak Q to Q bisa tumbuh 5 persen kalau kita mau masuk jalur positif," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap manfaat dana sebesar Rp123,46 triliun dapat benar-benar diterima oleh UMKM sehingga mampu bangkit kembali dari tekanan ekonomi.

"Seluruh aspek untuk dunia usaha terutama UMKM sekarang didukung, diberikan bantuan, dan dilindungi oleh pemerintah. Ini maksudnya supaya UMKM bisa bangkit kembali," katanya

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengatakan program kredit modal kerja yang nilainya bisa mencapai Rp100 triliun dan diperpanjang sampai 2021 juga diharapkan manfaatnya dapat bergulir hingga tahun depan.

"Kredit modal kerja yang nilainya bisa mencapai Rp100 triliun kita harap tetap bergulir untuk pemulihan ekonomi yang akselerasinya tidak hanya 2020 tapi terus sampai 2021," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat upayakan serap jutaan masker produksi UMKM

Baca juga: Pemkab Sukabumi tingkatkan ketahanan UMKM di masa pandemi corona

Baca juga: Pemprov Jabar dorong kegiatan ekonomi UMKM