Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyatakan segara menerapkan sistem proaktif tes kepada orang dalam pemantauan dalam penanganan penyebaran COVID-19 di provinsi itu.
Pemerintah Pusat telah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes orang dalam pemantauan (ODP) tetap merupakan kewenangan Pusat.
"Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun Lab Unpad," kata Kang Emil seusai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Jabar terkait perkembangan COVID - 19 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at.
Kang Emil mengatakan, proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status pasien dalam pengawasan.
"Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat," katanya.
Selain itu, Kang Emil menambahkan bahwa proaktif tes yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar menargetkan orang dengan status ODP. Proaktif tes sendiri, kata dia, merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemda Provinsi Jabar.
"Proaktif tes ini membantu untuk memastikan memperluas jangkauan yang terpantau kan ada ODP. Yang sekarang dites oleh pusat kan adalah PDP. Jadi proaktif tes ini langkah antisipatifnya," katanya.
"Dengan proaktif tes ini kita akan lihat kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan-pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO," ujarnya.
Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.
Kang Emil menekankan waspada tapi rasional kepada masyarakat Jabar. Dia pun memastikan pihaknya akan merespons dampak COVID-19 dengan terukur.
"Kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pergerakan orang akan semakin banyak itu juga menjadi kekhawatiran yang harus kita respons dengan cara yang terukur. Jadi, harus waspada, tapi rasional, karena kita juga tidak ingin ekonomi tiba-tiba berhenti," katanya.
"Maka dari itu, kita juga siaga ketahanan pangan terutama untuk kaum duafa yang daya belinya kecil jangan sampai oleh gejolak harga mereka terbebankan dua kali," tambahnya.
Selain menerapkan proaktif tes untuk ODP, Pemda Provinsi Jabar akan menguatkan sistem rumah sakit. Salah satunya menambah jumlah rumah sakit rujukan virus korona di lini dua dan menyalurkan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di Jabar.
"Kita menambahi rumah sakit yang sudah siap di ring dua menjadi sekitar 27," ucapnya. "Kemudian kita sudah mengirimkan sesuai kebutuhan, seperti ke Tasikmalaya," imbuhnya.
Proaktif tes dalam penanganan penyebaran COVID-19 mendapat dukungan DPRD Jabar. Salah satunya dari sisi anggaran. Menurut Kang Emil, jumlah anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga masih dalam pembahasan.
"Dari sisi anggaran juga sudah didukung oleh DPRD, angkanya sedang dibahas jadi belum fix karena biaya itu kan bukan hanya untuk penanganan COVID-19, sisanya ada kebencanaan," katanya.
Kang Emil juga mengimbau masyarakat Jabar untuk mengurangi aktivitas berjabat tangan. Dia meminta masyarakat untuk menggantinya dengan menggabungkan kedua telapak tangan di dada sambil sedikit membungkuk. Hal ini sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
"Saya kira itu sudah menunjukkan rasa hormat jadi kurangi berjabat tangan," kata Kang Emil.
