Medan (ANTARA) - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan semua calon yang diusung partainya pada Pilkada serentak pada September mendatang wajib mengikuti sekolah partai dalam upaya menghasilkan pemimpin yang mumpuni.
"Dalam sekolah partai kita ajarkan bagimana membumikan ideologi pancasila, bagimana sejarah itu menjadi api dan kasih dan sebagainya," katanya saat membuka rapat kerja daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan, Sabtu.
Di dalam sekolah partai itu, lanjut dia, para calon kepala daerah yang diusung partainya akan mendapat berbagai masukan dari kader-kader terbaik PDI Perjuangan yang dinilai cukup berhasil dalam perjalanan politiknya.
Juga akan disampaikan strategi pemenangan pemilu dengan biaya semurah murahnya dengan survey yang melibatkan seluruh kader partai, dimana seluruh simpatisan, dan kader partai nantinya aktif dalam menangkan calon kepala daerah itu.
Untuk itu, lanjut dia, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berpesan Pilkada serentak 2020 nanti jangan sampai menjadi tikungan tajam yang memecah soliditas partai.
Karena mekanisme di PDI Perjuangan sudah sangat jelas bahwa ketua umumlah yang mendapatkan mandat khusus dari kongres untuk mengambil keputusan politik siapa yang akan direkomendasikan oleh partai untuk maju dalam pilkada.
"Tentu saja partai menerima masukan dari struktural partai, baik dari DPD, DPC, dan kader partai yang saat ini duduk di DPR dan MPR. Juga masukan dari kader partai yang saat ini menjadi kepala daerah siapa yang diusulkan sebagai penggantinya," katanya.
Pilkada, kata dia, akan menjadi kesempatan memperkuat mekanisme kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin untuk rakyat membangun masa depan. Sekaligus pemimpin yang mampu mengintegrasikan dengan kepemimpinan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Sekali lagi, selama ini kunci bagi kita adalah kebersamaan bersama rakyat. Itulah kebijakan kita di seluruh Indonesia. Perkuat kebersamaan dengan rakyat," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil beri hadiah lukisan khusus untuk Megawati
Sekjen PDIP: Calon kepala daerah wajib sekolah partai
Sabtu, 8 Februari 2020 18:14 WIB