Cibinong, Bogor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Jawa Barat tengah merumuskan pembentukan sekolah politik untuk kaum perempuan, alasannya tak lain karena masih rendahnya tingkat pemahaman politik pada diri perempuan Kabupaten Bogor.
Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, menyebutkan bahwa ide itu mencuat setelah KPU Kabupaten Bogor melakukan focus group discussion (FGD) mengenai kebutuhan perempuan Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan KPU, Selasa petang.
"Kita menginventarisasi berbagai masalah. Latar belakang pesertanya macam-macam ada politikus perempuan, mahasiswi, jurnalis perempuan, dan akademisi perempuan," kata Ummi usai melaksanakan FGD.
Dari berbagai masalah yang dikupas, dikerucutkan pada kebutuhan peningkatan kualitas perempuan mengenai pemahaman politik, mengingat masih minimnya pemahaman politik bagi perempuan Kabupaten Bogor.
"Kebutuhan itu kita rumuskan kembali, kita jadikan materi sekolah politik perempuan. Tidak hanya mengenai politik, bisa juga public speaking, kemudian tentang aturan-aturan Pemilu," tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Hj Nurjanah yang juga hadir dalam FGD mengatakan bahwa pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan Kabupaten Bogor baru sebatas pada pencalonan anggota legislatif.
Sedangkan para calon anggota legislatif perempuan yang berhasil lolos ke DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 yaitu hanya lima orang, dari total 55 kursi.
"Yang saya lihat kemarin banyak Caleg perempuan tapi tidak turun, mungkin karena keterbatasan pengetahuan juga. Karena caleg harus dibekali ilmu-ilmu itu," kata politisi Partai Gerindra itu.
Tak hanya itu, pada saat ia turun ke masyarakat di masa pencalonan, dirinya juga mendapati masih lemahnya pemahaman politik perempuan, khususnya kaum ibu. Padahal, menurutnya peran mereka sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi di akar rumput.
“Makanya di sini kita sepakat akan membentuk pelatihan untuk kaum perempuan, khususnya soal pemahaman politik. Sudah saatnya perempuan harus benar-benar tahu dan sadar politik,” kata Nurjanah.
Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor bantah ada anggaran belanja piring Rp183 miliar
Baca juga: Rakornas Forkopimda di Sentul Bogor akan dihadiri 3.000-an pejabat
