Warga Cibadak Bandung masih kebanjiran gara-gara tol air di Jalan Pagarsih

Bandung (ANTARA) - Warga Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, masih kebanjiran gara-gara tol air di Jalan Pagarsih.

Ketua RT 2 RW 11 Kelurahan Cibadak Atik Hidayah pada Senin menyebut tol air yang diresmikan Februari 2018 itu membuat permukiman warganya tergenang dan pada Jumat (1/11) genangan air di permukiman warga tingginya hampir 1,5 meter.

"Jadi masih sama seperti tahun lalu, airnya makin deras dan makin besar gara-gara tol air itu. Air di Sungai Citepus itu makin tinggi, jadinya meluapnya cepat masuk ke permukiman," kata Atik.

"Ya airnya kan jadi makin cepat masuk ke Sungai Citepus, kalau di Jalan Pagarsihnya kan ada dua jalur air, jalur sungai biasa sama jalur tol air itu, tapi kan ke arah sini salurannya makin sempit, jadi imbasnya membuat kita terendam," katanya.

Ia mengakui daerahnya termasuk rawan banjir. Namun, menurut dia, banjir makin parah semenjak ada tol air.

"Jadi ini makin parah, menurut saya ini (tol air) solusi yang salah, karena sehari setelah diresmikan tahun 2018, sudah terasa imbasnya, jadi banjir lebih parah di sini," kata dia.

Kondisi yang demikian, menurut dia, membuat warga selalu khawatir dan waspada kalau air menerjang secara tiba-tiba. Warga, ia melanjutkan, hanya bisa berupaya menutup pintu rumah menggunakan papan atau besi seadanya untuk mencegah air masuk.

"Ada yang mengungsi, banyaknya ibu-ibu dan anak-anak, kalau airnya sudah tinggi, ya saya kejebak, yang lainnya diungsikan, soalnya khawatir rumah roboh," kata Atik.

Pemerintah Kota Bandung membangun tol air Pagarsih pada akhir 2017. Tol air tersebut dibangun persis di bawah Jalan Pagarsih, membuat aliran air Sungai Citepus terbagi menjadi dua.

Pemerintah Kota berharap tol air yang selesai dibangun Februari 2018 itu bisa menjadi solusi banjir di kawasan Jalan Pagarsih, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi, pembangunan tol air tersebut merupakan solusi yang bersifat sektoral. Ia mendorong pemerintah kota mengatasi masalah banjir secara menyeluruh, sistematis.

"DPRD berupaya mendorong Pemkot untuk menyusun masterplan (rencana induk) sistem drainase perkotaan," kata Yudi.

Baca juga: Hujan akibatkan banjir di beberapa lokasi di Bandung

Baca juga: 15 kecamatan di Kuningan rawan longsor dan banjir bandang