Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta sebelum beroperasinya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor pada tahun 2020 perlunya dilakukan sebuah uji coba.
"Mungkin sebulan atau dua bulan sebelumnya kita harapkan ada ujicoba. Jadi dengan ujicoba tersebut kita akan melihat sesungguhnya kapasitas bisa menampung 1.600 ton per hari," kata Daddy Rohanandy, di Bandung, Rabu.
Kemarin Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.
Daddy berharap, TPPAS Nambo dapat menjadi pilot project bagi daerah lain sehingga semua wilayah di Jawa Barat memiliki tempat pemrosesan dan pengelolaan akhir sampah yang tepat guna dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Jadi kita tidak perlu dipusingkan dengan urusan sampah , karena sekarang sampah masih menjadi persoalan yang serius," katanya.
TPPAS Lulut Nambo ini akan menjadi fasilitas pengolah sampah moderen pertama di Indonesia. Teknologi yang digunakan adalah MBT (Mechanical Biological Treatment) untuk mengubah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerja sama dengan PT Jabar Bersih Lestari (PT JBL) sebagai pemenang lelang proyek pengolahan sampah regional.
Nilai investasi proyek tersebut menembus 46 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 600 miliar.
Sementara itu, Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Bodetabekjur memastikan sejumlah kerjasama dan rencana yang sudah disusun sejak kepemimpinan BKSP beralih dari Banten ke DKI Jakarta akan direalisasi terkait pemanfaatan Nambo.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan dari hasil pertemuan dengan Sekretaris BKSP Bodetabekjur Tri Kurniadi beberapa waktu lalu, ada sejumlah poin penting dihasilkan mulai dari persoalan komposisi anggota Pemprov Jabar yang harus diwakili eselon III dan IV hingga kerjasama di bidang pembangunan.
"Ada beberapa yang terkait koordinasi, mengenai laporan keuangan 2018 dan renovasi rumah dinas dan mess (BKSP Bodetabekjur) dan penempatan ASN dari Pemprov Jabar khususnya eselon III dan IV, bulan ini akan diisi," kata Iwa.
Baca juga: DPRD Jabar: awal ramadhan harga kebutuhan pokok turun
Baca juga: Hari Buruh Internasional, DPRD Jabar apresiasi acara Demo Creation Of Labour
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Mungkin sebulan atau dua bulan sebelumnya kita harapkan ada ujicoba. Jadi dengan ujicoba tersebut kita akan melihat sesungguhnya kapasitas bisa menampung 1.600 ton per hari," kata Daddy Rohanandy, di Bandung, Rabu.
Kemarin Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.
Daddy berharap, TPPAS Nambo dapat menjadi pilot project bagi daerah lain sehingga semua wilayah di Jawa Barat memiliki tempat pemrosesan dan pengelolaan akhir sampah yang tepat guna dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Jadi kita tidak perlu dipusingkan dengan urusan sampah , karena sekarang sampah masih menjadi persoalan yang serius," katanya.
TPPAS Lulut Nambo ini akan menjadi fasilitas pengolah sampah moderen pertama di Indonesia. Teknologi yang digunakan adalah MBT (Mechanical Biological Treatment) untuk mengubah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerja sama dengan PT Jabar Bersih Lestari (PT JBL) sebagai pemenang lelang proyek pengolahan sampah regional.
Nilai investasi proyek tersebut menembus 46 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 600 miliar.
Sementara itu, Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Bodetabekjur memastikan sejumlah kerjasama dan rencana yang sudah disusun sejak kepemimpinan BKSP beralih dari Banten ke DKI Jakarta akan direalisasi terkait pemanfaatan Nambo.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan dari hasil pertemuan dengan Sekretaris BKSP Bodetabekjur Tri Kurniadi beberapa waktu lalu, ada sejumlah poin penting dihasilkan mulai dari persoalan komposisi anggota Pemprov Jabar yang harus diwakili eselon III dan IV hingga kerjasama di bidang pembangunan.
"Ada beberapa yang terkait koordinasi, mengenai laporan keuangan 2018 dan renovasi rumah dinas dan mess (BKSP Bodetabekjur) dan penempatan ASN dari Pemprov Jabar khususnya eselon III dan IV, bulan ini akan diisi," kata Iwa.
Baca juga: DPRD Jabar: awal ramadhan harga kebutuhan pokok turun
Baca juga: Hari Buruh Internasional, DPRD Jabar apresiasi acara Demo Creation Of Labour
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019