Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat untuk kembali menyisir kembali potensi pajak dari sektor Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
"Pelayanan kepada masyarakat sekarang sudah makin baik, misalnya dengan kerjasama Bukalapak. Tapi urusan kendaraan yang menunggak harus dibereskan oleh Pak Hening yang saat ini diamanahi sebagai Kepala Bapenda Jabar dan jajaran," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.
Menurut dia, Bapenda Jawa Barat harus mulai mengejar potensi KTMDU seiring dengan semakin membaiknya layanan bagi wajib pajak di Provinsi Jawa Barat.
Saat ini, kata dia, tercatat kurang lebih 3 juta KTMDU merupakan potensi pajak yang tinggi guna mendorong target pendapatan di 2019 dan 2020 mendatang.?
"Saat ini harus ada peningkatan, karena kalau secara sistem Bapenda kita sudah terbaik se-Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan penyisiran KTMDU paling tidak dilakukan pada dua sumber yang selama ini belum terkoordinasikan seperti kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak kemudian disita oleh pihak leasing.
"Dan saya minta dikoordinasikan dengan leasing segera supaya pendapatan bisa meningkat," katanya.
Iwa mengaku data KTMDU yang berada dalam penyitaan leasing kemungkinan besar, namun Bapenda menurutnya diminta bisa segera mendapatkan angka riil kendaraan roda dua maupun empat yang ada.
"Untuk data ini bisa jadi signifikan sebagai potensi pendapatan, sekaligus kita menurunkan angka KTMDU," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan Bapenda juga diminta untuk melakukan koordinasi terus menerus agar upaya menggali potensi pajak KTMDU ini bisa turut melibatkan aparat kewilayahan paling bawah hingga tingkat RT dan RW.
Oleh karena itu pihaknya mendorong agar untuk menggerakan aparat tersebut, Bapenda bisa bekerja sama dengan Polda Jawa Barat agar ada koordinasi hingga tingkat polsek dan Babinkamtibmas.
"Masih ada sejumlah daerah yang tingkat wajib pajaknya tidak membayar pajak tinggi. Saya minta koordinasikan segera dengan Polda Jabar dan pihak lainnya. Sehingga diharapkan yang bayar pajak semakin meningkat," katanya.
Baca juga: Bapenda, Polda Jabar dan BJB inovasi bayar pajak kendaraan
Baca juga: Bapenda Garut tidak pungut pajak APK Caleg
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Pelayanan kepada masyarakat sekarang sudah makin baik, misalnya dengan kerjasama Bukalapak. Tapi urusan kendaraan yang menunggak harus dibereskan oleh Pak Hening yang saat ini diamanahi sebagai Kepala Bapenda Jabar dan jajaran," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.
Menurut dia, Bapenda Jawa Barat harus mulai mengejar potensi KTMDU seiring dengan semakin membaiknya layanan bagi wajib pajak di Provinsi Jawa Barat.
Saat ini, kata dia, tercatat kurang lebih 3 juta KTMDU merupakan potensi pajak yang tinggi guna mendorong target pendapatan di 2019 dan 2020 mendatang.?
"Saat ini harus ada peningkatan, karena kalau secara sistem Bapenda kita sudah terbaik se-Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan penyisiran KTMDU paling tidak dilakukan pada dua sumber yang selama ini belum terkoordinasikan seperti kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak kemudian disita oleh pihak leasing.
"Dan saya minta dikoordinasikan dengan leasing segera supaya pendapatan bisa meningkat," katanya.
Iwa mengaku data KTMDU yang berada dalam penyitaan leasing kemungkinan besar, namun Bapenda menurutnya diminta bisa segera mendapatkan angka riil kendaraan roda dua maupun empat yang ada.
"Untuk data ini bisa jadi signifikan sebagai potensi pendapatan, sekaligus kita menurunkan angka KTMDU," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan Bapenda juga diminta untuk melakukan koordinasi terus menerus agar upaya menggali potensi pajak KTMDU ini bisa turut melibatkan aparat kewilayahan paling bawah hingga tingkat RT dan RW.
Oleh karena itu pihaknya mendorong agar untuk menggerakan aparat tersebut, Bapenda bisa bekerja sama dengan Polda Jawa Barat agar ada koordinasi hingga tingkat polsek dan Babinkamtibmas.
"Masih ada sejumlah daerah yang tingkat wajib pajaknya tidak membayar pajak tinggi. Saya minta koordinasikan segera dengan Polda Jabar dan pihak lainnya. Sehingga diharapkan yang bayar pajak semakin meningkat," katanya.
Baca juga: Bapenda, Polda Jabar dan BJB inovasi bayar pajak kendaraan
Baca juga: Bapenda Garut tidak pungut pajak APK Caleg
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019