Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemprov Jawa Barat sedang menuntaskan dan melancarakan segala persiapan untuk segera dimulainya pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.
"Kami akan melakukan upaya percepatan pembangunan Tol Japek Selatan dengan Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) Dedi Krisnariawan Sunoto terkait rencana pembangunan yang ditargetkan mulai Februari mendatang. Jadi ini bagaimana pemerintah provinsi membantu sepenuhnya," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Kamis.
Iwa mengatakan percepatan rencana pembangunan jalan tol sepanjang 64 kilometer tersebut terkait dengan empat hal yang diperlukan PT JJS yakni soal penyelesaian analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).
Posisi dokumen yang diajukan PT JJS sudah diplenokan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. "Tinggal teknis penyelesaian beberapa hal persoalan signifikan terkait penyelesaian Amdal," ujarnya.
Menurut Iwa, hal kedua adalah rencana PT JJS melakukan pinjam pakai lahan PT Perhutani kurang lebih 110 hektar yang berada di enam desa di tiga kecamatan Purwakarta.
Baca juga: Penantian 21 tahun, akhirnya Bogor-Sukabumi tersambung jalan tol Bocimi
Ia menjelaskan untuk memproses ini, Badan Usaha Jalan Tol tersebut harus mengantongi rekomendasi Gubernur Jawa Barat.
"Kepala Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Perhutani dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedang dalam proses," tuturnya.
Hal yang Ketiga, lanjut Iwa, pembangunan fisik ruas yang membentang dari Sadang, Purwakarta-Jati Asih, Bekasi ini melintasi Sungai Cisadane dan Citarum yang memerlukan izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane dan BBWS Citarum.
Walaupun tidak membutuhkan rekomendasi gubernur, dalam prosesnya diperlukan rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan untuk dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar.
Ia menambahkan langkah terakhir ialah pihaknya juga sudah meminta BPN Kanwil Jabar untuk segera mendelegasikan pada BPN di Purwakarta, Karawang dan Bekasi untuk segera memproses pengadaan lahan.
"Delegasi ini dilakukan mengingat Pemprov Jabar sudah mengeluarkan penetapan lokasi atau penlok Japek Selatan November 2018 lalu. Penlok sudah selesai, saya sudah telepon Kepala Kanwil BPN," kata Iwa.
Pihaknya berharap dengan upaya percepatan ini, maka seluruhnya bisa tuntas pada Februari 2019 dimana proses pembebasan lahan serta konstruksi bisa dilakukan secara paralel.
Ia menuturkan seluruh pihak dipastikan akan membantu penyelesaian dokumen teknis tersebut karena Japek Selatan sudah masuk proyek strategis nasional.
"Sehingga empat hal itu yang jadi signifikan," katanya.
Baca juga: Gubernur menargetkan seluruh daerah di Jabar terhubung jalan tol
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kami akan melakukan upaya percepatan pembangunan Tol Japek Selatan dengan Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) Dedi Krisnariawan Sunoto terkait rencana pembangunan yang ditargetkan mulai Februari mendatang. Jadi ini bagaimana pemerintah provinsi membantu sepenuhnya," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Kamis.
Iwa mengatakan percepatan rencana pembangunan jalan tol sepanjang 64 kilometer tersebut terkait dengan empat hal yang diperlukan PT JJS yakni soal penyelesaian analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).
Posisi dokumen yang diajukan PT JJS sudah diplenokan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. "Tinggal teknis penyelesaian beberapa hal persoalan signifikan terkait penyelesaian Amdal," ujarnya.
Menurut Iwa, hal kedua adalah rencana PT JJS melakukan pinjam pakai lahan PT Perhutani kurang lebih 110 hektar yang berada di enam desa di tiga kecamatan Purwakarta.
Baca juga: Penantian 21 tahun, akhirnya Bogor-Sukabumi tersambung jalan tol Bocimi
Ia menjelaskan untuk memproses ini, Badan Usaha Jalan Tol tersebut harus mengantongi rekomendasi Gubernur Jawa Barat.
"Kepala Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Perhutani dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedang dalam proses," tuturnya.
Hal yang Ketiga, lanjut Iwa, pembangunan fisik ruas yang membentang dari Sadang, Purwakarta-Jati Asih, Bekasi ini melintasi Sungai Cisadane dan Citarum yang memerlukan izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane dan BBWS Citarum.
Walaupun tidak membutuhkan rekomendasi gubernur, dalam prosesnya diperlukan rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan untuk dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar.
Ia menambahkan langkah terakhir ialah pihaknya juga sudah meminta BPN Kanwil Jabar untuk segera mendelegasikan pada BPN di Purwakarta, Karawang dan Bekasi untuk segera memproses pengadaan lahan.
"Delegasi ini dilakukan mengingat Pemprov Jabar sudah mengeluarkan penetapan lokasi atau penlok Japek Selatan November 2018 lalu. Penlok sudah selesai, saya sudah telepon Kepala Kanwil BPN," kata Iwa.
Pihaknya berharap dengan upaya percepatan ini, maka seluruhnya bisa tuntas pada Februari 2019 dimana proses pembebasan lahan serta konstruksi bisa dilakukan secara paralel.
Ia menuturkan seluruh pihak dipastikan akan membantu penyelesaian dokumen teknis tersebut karena Japek Selatan sudah masuk proyek strategis nasional.
"Sehingga empat hal itu yang jadi signifikan," katanya.
Baca juga: Gubernur menargetkan seluruh daerah di Jabar terhubung jalan tol
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019