Antarajabar.com - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalokasikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 sebesar Rp25,25 miliar untuk beberapa instansi terkait.
Asisten Pemerintahan Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Senin, menyebutkan lebih dari Rp25,25 miliar dialokasikan Pemkot Cirebon untuk penyelenggaraan pilkada pada tahun depan, yaitu hibah untuk panwaslu, keamanan, dan juga komisi pemilihan umum.
Pada bulan Februari 2017, dana senilai Rp19 miliar telah dihibahkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon.
Untuk Panwaslu Kota Cirebon, dari total Rp3 miliar, tahun ini dialokasikan Rp2 miliar dahulu, baru pada tahun 2018 akan dialokasikan lagi Rp1 miliar.
Agus melanjutkan pengalokasian dengan mekanisme serupa juga berlaku untuk hibah bagi pihak keamanan kodim, dari total Rp550 juta, pada tahun anggaran 2017 Pemkot Cirebon mengalokasikan Rp150 juta. Sisanya sekitar Rp400 juta akan dialokasikan pada tahun anggaran 2018.
"Kalau untuk Polresta Cirebon ada sekitar Rp2,25 miliar yang akan dicairkan secara bertahap juga," tuturnya.
Setelah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemkot, panwaslu, dan keamanan pilkada, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis meminta instansi teknis terkait mempermudah pencairan dana.
Ia juga meminta pengertian instansi vertikal, seperti kepolisian dan TNI, atas nilai dana yang dihibahkan pemkot.
"Pemkot sepenuhnya mengandalkan instansi terkait, sekretariat daerah (Setda Kota Cirebon) saya minta fokus pada pencairan dana dengan baik," katanya.
Instansi teknis, terutama pimpinan instansi terkait, diminta menyiapkan diri agar penyerapan dana hibah tak tersendat. Hal ini untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan pilkada.
Menurut dia, berdasar pengalaman, suatu kegiatan tidak terkecuali pilkada, kerap menghadapi aral saat pencairan. Halangan itu terjadi lantaran penundaan yang dilakukan pihak terkait.
"Kami tidak menghendaki hal itu, terlebih bila harus melanggar peraturan hanya karena keterbatasan waktu," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Asisten Pemerintahan Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Senin, menyebutkan lebih dari Rp25,25 miliar dialokasikan Pemkot Cirebon untuk penyelenggaraan pilkada pada tahun depan, yaitu hibah untuk panwaslu, keamanan, dan juga komisi pemilihan umum.
Pada bulan Februari 2017, dana senilai Rp19 miliar telah dihibahkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon.
Untuk Panwaslu Kota Cirebon, dari total Rp3 miliar, tahun ini dialokasikan Rp2 miliar dahulu, baru pada tahun 2018 akan dialokasikan lagi Rp1 miliar.
Agus melanjutkan pengalokasian dengan mekanisme serupa juga berlaku untuk hibah bagi pihak keamanan kodim, dari total Rp550 juta, pada tahun anggaran 2017 Pemkot Cirebon mengalokasikan Rp150 juta. Sisanya sekitar Rp400 juta akan dialokasikan pada tahun anggaran 2018.
"Kalau untuk Polresta Cirebon ada sekitar Rp2,25 miliar yang akan dicairkan secara bertahap juga," tuturnya.
Setelah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemkot, panwaslu, dan keamanan pilkada, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis meminta instansi teknis terkait mempermudah pencairan dana.
Ia juga meminta pengertian instansi vertikal, seperti kepolisian dan TNI, atas nilai dana yang dihibahkan pemkot.
"Pemkot sepenuhnya mengandalkan instansi terkait, sekretariat daerah (Setda Kota Cirebon) saya minta fokus pada pencairan dana dengan baik," katanya.
Instansi teknis, terutama pimpinan instansi terkait, diminta menyiapkan diri agar penyerapan dana hibah tak tersendat. Hal ini untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan pilkada.
Menurut dia, berdasar pengalaman, suatu kegiatan tidak terkecuali pilkada, kerap menghadapi aral saat pencairan. Halangan itu terjadi lantaran penundaan yang dilakukan pihak terkait.
"Kami tidak menghendaki hal itu, terlebih bila harus melanggar peraturan hanya karena keterbatasan waktu," katanya lagi.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017