Antarajabar.com - Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut menyampaikan aspirasi protes kepada DPRD Garut terkait pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang terkesan amburadul.
"Kami menuntut Disdukcapil untuk menangani permasalahan administrasi kependudukan sesuai dengan prosedur dan perundang undangan yang ada," kata perwakilan DPD PPDI, Syarif Hidayat saat menemui anggota DPRD Kabupaten Garut di Garut, Kamis.
Kedatangan sejumlah anggota PPDI Garut ke gedung DPRD Garut itu mendapatkan pengawalan dari kepolisian, kemudian diterima langsung oleh anggota DPRD Garut dari Komisi A.
Mereka menyampaikan langsung kepada anggota DPRD Garut tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut terkait penyelesaian pembuatan administrasi kependudukan yang terkesan amburadul.
Mereka juga menyampaikan agar Disdukcapil melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait agar sistem pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal.
"Kami meminta juga agar Disdukcapil mempersiapkan data-data kependudukan yang valid untuk Pilkada 2018," katanya.
Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman mengatakan, siap mendorong Disdukcapil untuk melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh agar pelayanan administrasi kependudukan lebih baik.
Ia menyarankan, dinas tersebut dapat menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain berkaitan pelayanan administrasi kependudukan.
"Kami juga mendorong Disdukcapil agar melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang ada kaitanya dengan kependudukan," katanya.
Menurut dia, ada baiknya ke depan bekerjasama degan aparatur desa dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari kecamatan.
"Ke depannya aparat desa bisa langsung mengurus administrasi kependudukan ke Disdukcapil dengan tetap meminta rekomendasi ke kecamatan," katanya.
Alit juga berharap, Disdukcapil agar melakukan validasi data kependudukan di Garut, terutama warga yang memiliki hak suara untuk persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Garut 2018.
"Kami meminta agar Disdukcapil memvalidasi data kependudukan yang real dan akurat dalam menghadapi pilkada mendatang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kami menuntut Disdukcapil untuk menangani permasalahan administrasi kependudukan sesuai dengan prosedur dan perundang undangan yang ada," kata perwakilan DPD PPDI, Syarif Hidayat saat menemui anggota DPRD Kabupaten Garut di Garut, Kamis.
Kedatangan sejumlah anggota PPDI Garut ke gedung DPRD Garut itu mendapatkan pengawalan dari kepolisian, kemudian diterima langsung oleh anggota DPRD Garut dari Komisi A.
Mereka menyampaikan langsung kepada anggota DPRD Garut tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut terkait penyelesaian pembuatan administrasi kependudukan yang terkesan amburadul.
Mereka juga menyampaikan agar Disdukcapil melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait agar sistem pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal.
"Kami meminta juga agar Disdukcapil mempersiapkan data-data kependudukan yang valid untuk Pilkada 2018," katanya.
Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman mengatakan, siap mendorong Disdukcapil untuk melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh agar pelayanan administrasi kependudukan lebih baik.
Ia menyarankan, dinas tersebut dapat menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain berkaitan pelayanan administrasi kependudukan.
"Kami juga mendorong Disdukcapil agar melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang ada kaitanya dengan kependudukan," katanya.
Menurut dia, ada baiknya ke depan bekerjasama degan aparatur desa dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari kecamatan.
"Ke depannya aparat desa bisa langsung mengurus administrasi kependudukan ke Disdukcapil dengan tetap meminta rekomendasi ke kecamatan," katanya.
Alit juga berharap, Disdukcapil agar melakukan validasi data kependudukan di Garut, terutama warga yang memiliki hak suara untuk persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Garut 2018.
"Kami meminta agar Disdukcapil memvalidasi data kependudukan yang real dan akurat dalam menghadapi pilkada mendatang," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017