Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan keberadaan jalur alternatif mudik di Jawa Barat harus diperhatikan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
"Jadi bukan hanya jalur mudik utama seperti jalur utara, selatan dan tengah Jabar saja yang diperhatikan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut dia, keberadaan jalur alternatif mudik di Jabar harus juga diperhatikan.
Ineu mengatakan, keberadaan jalur alternatif mudik di wilayah Jawa Barat kewenangannya berada di lintas daerah atau ada yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota dan ada juga yang berada di bawah pemerintah provinsi.
"Oleh karenanya jika jalur alternatif mudik tersebut rusak, maka diharapkan ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperbaikinya," kata dia.
Ia menuturkan keberadaan jalur alternatif ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan arus mudik dan milir karena bisa menjadi pemecah kemacetan di jalur utama.
Sebagai contohnya jalur alternatif mudik yang sering digunakan oleh pemudik, kata Ineu, jalur Cijapati yang menghubungkan wilayah Bandung-Garut jika di jalur Nagreg terjadi kemacetan.
"Tapi kami berharap jalur Cijapati itu harua dilengkapi dengan penerangan jalan umum lalu ada rambu-rambu peringatan karena wilayah ini termasuk yang rawan kecelakaan," kata dia.
Jalur alternatif mudik lainnnya yang harus diperhatikan adalah jalur Bandung-Sumedang melalui Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung dan Warung Simpang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.
"Jalur ini bisa jadi alternatif jika di kawasan Rancaekek macet dan jalur ini sering digunakan untuk arus mudik namun sepertinya masih minim penerangan jalan umum," kata dia.
DPRD yakin pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan Jawa Barat akan memperhatikan keberadaan jalur alternatif mudik tersebut.
"Tentunya pemerintah provinsi seperti tahun lalu, selalu terlibat dalam penyiapan arus mudik dan balik," katanya.
Menurut Ineu, harapan dari DPRD, jalur alternatif mudik yang ada di bawah provinsi harus diperhatikan supaya kalau macet bisa dimanfaatkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Jadi bukan hanya jalur mudik utama seperti jalur utara, selatan dan tengah Jabar saja yang diperhatikan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut dia, keberadaan jalur alternatif mudik di Jabar harus juga diperhatikan.
Ineu mengatakan, keberadaan jalur alternatif mudik di wilayah Jawa Barat kewenangannya berada di lintas daerah atau ada yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota dan ada juga yang berada di bawah pemerintah provinsi.
"Oleh karenanya jika jalur alternatif mudik tersebut rusak, maka diharapkan ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperbaikinya," kata dia.
Ia menuturkan keberadaan jalur alternatif ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan arus mudik dan milir karena bisa menjadi pemecah kemacetan di jalur utama.
Sebagai contohnya jalur alternatif mudik yang sering digunakan oleh pemudik, kata Ineu, jalur Cijapati yang menghubungkan wilayah Bandung-Garut jika di jalur Nagreg terjadi kemacetan.
"Tapi kami berharap jalur Cijapati itu harua dilengkapi dengan penerangan jalan umum lalu ada rambu-rambu peringatan karena wilayah ini termasuk yang rawan kecelakaan," kata dia.
Jalur alternatif mudik lainnnya yang harus diperhatikan adalah jalur Bandung-Sumedang melalui Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung dan Warung Simpang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.
"Jalur ini bisa jadi alternatif jika di kawasan Rancaekek macet dan jalur ini sering digunakan untuk arus mudik namun sepertinya masih minim penerangan jalan umum," kata dia.
DPRD yakin pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan Jawa Barat akan memperhatikan keberadaan jalur alternatif mudik tersebut.
"Tentunya pemerintah provinsi seperti tahun lalu, selalu terlibat dalam penyiapan arus mudik dan balik," katanya.
Menurut Ineu, harapan dari DPRD, jalur alternatif mudik yang ada di bawah provinsi harus diperhatikan supaya kalau macet bisa dimanfaatkan.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017