Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat saat ini sedang melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK dan sederajat Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat.
"Saat ini teman-teman di Komisi V mulai datang ke sejumlah daerah terkait pelaksanaan UNBK SMA/SMK kemarin, hari ini sejumlah anggota Komisi V turun ke Tasikmalaya untuk melakukan evalusi UNBK SMA/SMK," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan evaluasi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada Pemprov Jawa Barat yang menargetkan pada tahun 2018 mendatang seluruh SMA/SMK Negeri bisa melaksanakan UNBK.
"Kemarin itu UNBK untuk tingkat SMK di Provinsi Jawa Barat sudah 90 persen, dan kami optimistis tahun depan UNBK tingkat SMA/SMK Negeri di Jawa Barat bisa mencapai 100 persen," kata dia.
Menurut dia, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh pihaknya secara umum pelaksanaan UNBK SMA/SMK dan sederajat di Jawa Barat berjalan lancar walaupun ditemukan sejumlah kendala teknis seperti kekurangan komputer dan lemahnya jaringan internet.
"Alhamdulillah secara umum lancar, termasuk pelaksanaan UNBK tingkat SMP kami juga optimistis berjalan lancar meskipun kewenangan pelaksanaan UNBK SMP itu ada di kabupaten/kota," kata dia.
Optimisme seluruh SMA/SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat bisa melaksanakan UNBK pada tahun 2018 juga diutarakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar beberapa waktu lalu.
Deddy Mizwar menargetkan pada 2018 seluruh sekolah tingkat SMA/SMK di kota/kabupaten sudah dapat menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai upaya mengurangi beban biaya dalam penyelenggaraan ujian tersebut.
"Ditargetkan Jawa Barat tahun depan sudah 100 persen melaksanakan UNBK," kata Deddy Mizwar saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 11 Kabupaten Garut.
Ia menuturkan upaya mewujudukan target itu dapat dilakukan dengan penambahan unit komputer di sekolah maupun berkoordinasi dengan sekolah lain dalam memanfaatkan fasilitas komputer.
Menurut dia, persoalan sekolah saat ini yang tidak menyelenggarakan UNBK karena tidak adanya koordinasi dengan sekolah lain atau tingkat SMK yang memiliki fasilitas komputer.
"Ada koordinasi antar-SMA dan SMK maka akan terlaksana 100 persen, mengingat pelaksanaannya dipisah tidak sekaligus," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Saat ini teman-teman di Komisi V mulai datang ke sejumlah daerah terkait pelaksanaan UNBK SMA/SMK kemarin, hari ini sejumlah anggota Komisi V turun ke Tasikmalaya untuk melakukan evalusi UNBK SMA/SMK," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan evaluasi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada Pemprov Jawa Barat yang menargetkan pada tahun 2018 mendatang seluruh SMA/SMK Negeri bisa melaksanakan UNBK.
"Kemarin itu UNBK untuk tingkat SMK di Provinsi Jawa Barat sudah 90 persen, dan kami optimistis tahun depan UNBK tingkat SMA/SMK Negeri di Jawa Barat bisa mencapai 100 persen," kata dia.
Menurut dia, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh pihaknya secara umum pelaksanaan UNBK SMA/SMK dan sederajat di Jawa Barat berjalan lancar walaupun ditemukan sejumlah kendala teknis seperti kekurangan komputer dan lemahnya jaringan internet.
"Alhamdulillah secara umum lancar, termasuk pelaksanaan UNBK tingkat SMP kami juga optimistis berjalan lancar meskipun kewenangan pelaksanaan UNBK SMP itu ada di kabupaten/kota," kata dia.
Optimisme seluruh SMA/SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat bisa melaksanakan UNBK pada tahun 2018 juga diutarakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar beberapa waktu lalu.
Deddy Mizwar menargetkan pada 2018 seluruh sekolah tingkat SMA/SMK di kota/kabupaten sudah dapat menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai upaya mengurangi beban biaya dalam penyelenggaraan ujian tersebut.
"Ditargetkan Jawa Barat tahun depan sudah 100 persen melaksanakan UNBK," kata Deddy Mizwar saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 11 Kabupaten Garut.
Ia menuturkan upaya mewujudukan target itu dapat dilakukan dengan penambahan unit komputer di sekolah maupun berkoordinasi dengan sekolah lain dalam memanfaatkan fasilitas komputer.
Menurut dia, persoalan sekolah saat ini yang tidak menyelenggarakan UNBK karena tidak adanya koordinasi dengan sekolah lain atau tingkat SMK yang memiliki fasilitas komputer.
"Ada koordinasi antar-SMA dan SMK maka akan terlaksana 100 persen, mengingat pelaksanaannya dipisah tidak sekaligus," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017