Antarajabar.com - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Gatot Tjahyono berharap pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya, Jawa Barat, tetap bisa dibiayai oleh negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan oleh swasta.
"Kalau dari saya, Fraksi PDIP DPRD Jabar berharap APBN tetap bisa mendorong percepatan LRT di Bandung Raya. Itu kan ada dua yakni Kereta Cepat (Jakarta-Bandung) dari Tiongkok, APBN tadinya masuk ke LRT," kata Gatot Tjahyono di Bandung, Minggu.
Ia menilai jika pembiayaan LRT Bandung Raya diserahkan kepada pihak swasta akan memakan waktu lama pembangunannya karena harus melalui mekanisme lelang investor.
"Dan jika dilakukan lelang investor, itu bisa memakan waktu satu hingga dua tahun. Begitupun dengan jalan tol akan lama lagi jika dibiayai swasta," kata dia.
Menurut dia pembangunan LRT Bandung Raya harus disinergikan dengan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Harus diingat bahwa di Kota Bandung ada kereta cepat (proyek pembangunan) sehingga itu harus dipertimbangkan supaya percepatan pembangunannya bisa sinergis, antara kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berakhir di Bandungnya di daerah Tegalluar, dan LRT di sekitar itu," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa mengkaji kembali rencana pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta dan kembali menggunakan skema awal yaitu dibiayai oleh APBN.
Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku tidak sepakat dengan usul pemerintah pusat yang menawarkan proyek pembangunan light rail transit (LRT) Bandung Raya dibiayai oleh pihak swasta.
"Saya juga bingung, kemarin rapat terbatas di Jakarta tiba-tiba saja muncul usulan dibiayai swasta karena selama ini kan rencananya akan dibiayai oleh APBN," kata Deddy Mizwar di Bandung, Jumat (10/6).
Ia menuturkan usulan pembangunan LRT Bandung Raya dibiayai oleh swasta datang dari salah satu menteri dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat rapat terbatas di Jakarta.
"Jadi kalau Kang Emil (Ridwan Kamil) mengusulkan dibiayai swasta itu oleh swasta itu Kota Bandung saja. Saya bilang, lho LRT ini kan bukan Kota Bandung saja tapi Bandung Raya," kata Deddy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Kalau dari saya, Fraksi PDIP DPRD Jabar berharap APBN tetap bisa mendorong percepatan LRT di Bandung Raya. Itu kan ada dua yakni Kereta Cepat (Jakarta-Bandung) dari Tiongkok, APBN tadinya masuk ke LRT," kata Gatot Tjahyono di Bandung, Minggu.
Ia menilai jika pembiayaan LRT Bandung Raya diserahkan kepada pihak swasta akan memakan waktu lama pembangunannya karena harus melalui mekanisme lelang investor.
"Dan jika dilakukan lelang investor, itu bisa memakan waktu satu hingga dua tahun. Begitupun dengan jalan tol akan lama lagi jika dibiayai swasta," kata dia.
Menurut dia pembangunan LRT Bandung Raya harus disinergikan dengan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Harus diingat bahwa di Kota Bandung ada kereta cepat (proyek pembangunan) sehingga itu harus dipertimbangkan supaya percepatan pembangunannya bisa sinergis, antara kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berakhir di Bandungnya di daerah Tegalluar, dan LRT di sekitar itu," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa mengkaji kembali rencana pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta dan kembali menggunakan skema awal yaitu dibiayai oleh APBN.
Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku tidak sepakat dengan usul pemerintah pusat yang menawarkan proyek pembangunan light rail transit (LRT) Bandung Raya dibiayai oleh pihak swasta.
"Saya juga bingung, kemarin rapat terbatas di Jakarta tiba-tiba saja muncul usulan dibiayai swasta karena selama ini kan rencananya akan dibiayai oleh APBN," kata Deddy Mizwar di Bandung, Jumat (10/6).
Ia menuturkan usulan pembangunan LRT Bandung Raya dibiayai oleh swasta datang dari salah satu menteri dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat rapat terbatas di Jakarta.
"Jadi kalau Kang Emil (Ridwan Kamil) mengusulkan dibiayai swasta itu oleh swasta itu Kota Bandung saja. Saya bilang, lho LRT ini kan bukan Kota Bandung saja tapi Bandung Raya," kata Deddy.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016