Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk segera dibahas oleh DPRD setempat.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijiaya mengatakan pengusulan raperda KTR, bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengurangi dampak negatif asap rokok bagi perokok aktif maupun pasif.
Baca juga: Cirebon anggarkan Rp150 miliar untuk peningkatan kualitas jalan
“Regulasi ini penting untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok serta mewujudkan udara yang bersih dan sehat di Kabupaten Cirebon,” katanya saat dikonfirmasi di Cirebon, Minggu.
Dasar aturan tersebut, kata dia, mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Menurutnya, raperda ini nantinya mengatur area yang dilarang untuk kegiatan merokok maupun segala aktivitas promosi terkait produk tersebut.
“Area yang dilarang itu misalnya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan,” ujarnya.
Wahyu meyakini jika raperda ini segera disahkan, maka kesadaran masyarakat bisa meningkat serta perokok pemula dapat dicegah.
“Atas dasar itu, kami menilai penting agar raperda ini bisa dibahas dan segera disahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Kami juga mengusulkan raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” tuturnya.
Dia menyebutkan bahwa aturan ini harus dibuat, untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal bagi warga di Kabupaten Cirebon.
Wahyu menilai rancangan regulasi tersebut, bisa memberikan perlindungan terhadap dokumen kependudukan masyarakat tanpa diskriminasi.
“Tujuan dibuatnya raperda ini adalah untuk memberikan pemenuhan atas hak administrasi penduduk, dalam pelayanan publik,” katanya.
Ia menambahkan kalau Kabupaten Cirebon sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun, perda tersebut dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi saat ini.
“Regulasi ini perlu adanya penyesuaian agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat saat ini,” ucap dia.
Baca juga: DLH Cirebon siapkan Perbup pengelolaan dan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025