Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan perbaikan sekitar 1.270 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025 di 15 kabupaten/kota.
"Pada perencanaan kami di tahun 2025 ini ada di sekitar 1.270 titik untuk Program RTLH," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jabar Indra Maha di Bandung, Selasa.
Indra melanjutkan nilai anggaran untuk program tersebut ditaksir pada angka Rp25 miliar, dengan sasaran program ada di kawasan kumuh yang tersebar di Jabar dan dikoordinasikan dengan pemerintah kota/kabupaten.
"Karena satu unit perbaikan RTLH nilainya Rp20 juta," ujarnya.
Berdasarkan data dari Disperkim Jabar, lanjutnya, nilai bantuan untuk program perbaikan rumah tidak layak huni itu terdiri dari kebutuhan untuk bahan bangunan Rp17,5 juta dan BOP Rp2 juta, serta kebutuhan administrasi maksimal Rp500 ribu.
Biaya kebutuhan bahan bangunan tersebut untuk pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, penutup atap atau genteng, pekerjaan lantai, kamar mandi dan septic tank. Sementara BOP digunakan untuk upah kerja minimal Rp2 juta dengan perhitungan delapan hari dikali Rp250 ribu.
Di sisi lain Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023, persentase rumah tangga di jabar yang menempati rumah layak huni ada di angka 54,17 persen, yang naik jika dibanding 2022 yang ada di angka 53,37 persen.
Tapi jika dicermati jumlah itu juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jabar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, atau masih ada 45,83 persen.
Dari angka persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni, Jabar bisa mengungguli Jakarta yang persentasenya hanya 38,80 persen.
Namun jika dibandingkan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, ataupun Jatim dan Banten di mana Provinsi Banten persentasenya di angka 63,06 persen, Jawa Tengah di angka 68,85 persen, Jatim 70,74 persen, dan DI Yogyakarta 85,79 persen.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025