Pemkab Cirebon terapkan pompanisasi di lahan pertanian berisiko kekeringan

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menerapkan program pompanisasi di lahan pertanian seluas 1.700 hektare (ha) yang berisiko mengalami kekeringan, karena musim kemarau diperkirakan masih terjadi pada September 2024.

“Dari total luas lahan itu, kami sudah melakukan intervensi pompanisasi pada 187 hektare. Tujuannya agar lahan tersebut bisa kembali produktif,” kata Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di Cirebon, Rabu.

Ia mengatakan dengan pompanisasi, para petani dapat mengairi lahan pertanian dengan pasokan yang berasal dari sumber air permukaan seperti sungai, waduk dan embung terdekat.

Wahyu menyebutkan program tersebut sangat penting agar tanaman padi dan komoditas pertanian lainnya dapat tumbuh dengan baik, sehingga menghindarkan para petani dari risiko gagal panen.

“Saat ini masih ada sekitar 488 hektare lahan yang mengalami kekeringan dari total luas lahan yang sudah dipetakan. Dalam waktu dekat kami terapkan pompanisasi di lahan itu,” ujarnya.

Tidak hanya pompanisasi, kata dia, Pemkab Cirebon juga sudah memberlakukan status siaga darurat untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap risiko dampak kekeringan pada sektor lainnya.

Ia menekankan status tersebut menjadi rujukan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dalam mengambil tindakan untuk menangani peristiwa kekeringan di Kabupaten Cirebon.

“Status ini memudahkan kami untuk mengambil tindakan. Misalnya pada peristiwa kebakaran lahan. Sampai sekarang sudah ada 44 kejadian yang berhasil ditangani,” ujarnya.

Wahyu menyampaikan Pemkab Cirebon juga sedang berupaya menjaga kebutuhan air bersih bagi masyarakat pada beberapa desa, karena kondisi kekeringan ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama.

Pihaknya berharap dengan berbagai upaya tadi, risiko kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa kekeringan di Cirebon bisa diminimalisir.

"Kami telah mengalokasikan anggaran di seluruh OPD untuk mengatasi kondisi ini. Saat ini, status masih siaga, belum masuk ke tahap tanggap darurat," ucap dia.

Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan terdapat 13 kabupaten/kota di Jawa Barat saat ini sudah memberlakukan status tanggap darurat dan siaga darurat kekeringan.

Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya daerah yang telah menerapkan tanggap darurat, sementara 12 daerah lainnya, termasuk Kabupaten Cirebon, masih dalam status siaga darurat.*