Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan bahwa lima Direksi BUMD berkomitmen siap mundur dari jabatannya setelah menandatangani pakta integritas, dan bukan terkait dengan operasional TPPAS Legok Nangka.
Penandatanganan pakta integritas terkait kinerja di badan usaha milik daerah tersebut, kata Bey, karena Pemprov Jabar memiliki target yang harus dicapai agar BUMD ke depannya berjalan secara lebih optimal.
"Kalau pakta integritas BUMD betul, tapi kaitan dengan Legok Nangka bukan. Lebih kepada kinerja BUMD. Jadi ada target dari kami, kalau tidak tercapai sesuai pakta integritas, mengundurkan diri. Karena kan tahu, BUMD kita perlu treatment khusus," kata Bey Machmudin dalam keterangan suara di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pemprov terus cari cara sehatkan BUMD Jawa Barat
Kelima BUMD tersebut, kaya Bey, yakni PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), PT Jasa Sarana, PT Tirta Gemah Ripah (TGR), PT. Migas Utama Jabar (MUJ), dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
"Kami berikan kesempatan lagi, kami kan untuk direksi tidak diganti. Dikurangi iya. Mereka yang bertahan, melakukan pakta integritas dan harus mencapai QPI-nya," ucap Bey.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohandy mengatakan, lima Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat siap mengundurkan diri dari jabatanya jika Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, tidak beroperasi pada akhir tahun 2024 ini.
Hal itu, kata Daddy berdasarkan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, terkait belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka yang akan menampung sampah dari wilayah bandung raya ini.
"Ada yang menarik terkait Legok Nangka. Kalau Legok Nangka sampai akhir Desember tahun ini tidak beroperasi katanya 5 direksi BUMD akan mengundurkan diri," kata Daddy saat ditemui di gedung DPRD Jabar belum lama ini.
Dia tidak mengetahui, Direksi BUMD mana saja yang siap mengundurkan diri. Yang pasti, lanjutnya, Sekda Jabar menyebutkan bahwa mereka akan mundur jika TPPAS Legok Nangka tak kunjung beroperasi sesuai targetnya, bahkan mereka juga telah menandatangani pakta integritasnya.
"Mereka sudah buat pakta integritas, ini statemen menarik saya kira tinggal sampai seberapa jauh, kalau Legok Nangka targetnya katakanlah 2000 ton per hari kalau cuma ditarget per hari 100, 200 bukan hal mustahil. Tapi di targetnya 2000, kapan dedline nya, jadi target, volume berapa dan waktunya sampai kapan, mereka harus dikasih deadlinenya," tuturnya.
Daddy berharap dengan adanya komitmen ini, pengoperasian TPPAS Legok Nangka semakin terang benderang sebagai solusi mengatasi persoalan sampah di wilayah bandung raya, terlebih pemprov sudah menekan MOU dengan salah satu perusahaan asal jepang sebagai pihak yang nantinya akan mengelola TPPAS tersebut.
Baca juga: Bey ingatkan soal KBU terkait proyek BUMD tidak berizin di Puncak
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bey: 5 direksi BUMD siap mundur setelah tandatangani pakta integritas
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Penandatanganan pakta integritas terkait kinerja di badan usaha milik daerah tersebut, kata Bey, karena Pemprov Jabar memiliki target yang harus dicapai agar BUMD ke depannya berjalan secara lebih optimal.
"Kalau pakta integritas BUMD betul, tapi kaitan dengan Legok Nangka bukan. Lebih kepada kinerja BUMD. Jadi ada target dari kami, kalau tidak tercapai sesuai pakta integritas, mengundurkan diri. Karena kan tahu, BUMD kita perlu treatment khusus," kata Bey Machmudin dalam keterangan suara di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pemprov terus cari cara sehatkan BUMD Jawa Barat
Kelima BUMD tersebut, kaya Bey, yakni PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), PT Jasa Sarana, PT Tirta Gemah Ripah (TGR), PT. Migas Utama Jabar (MUJ), dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
"Kami berikan kesempatan lagi, kami kan untuk direksi tidak diganti. Dikurangi iya. Mereka yang bertahan, melakukan pakta integritas dan harus mencapai QPI-nya," ucap Bey.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohandy mengatakan, lima Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat siap mengundurkan diri dari jabatanya jika Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, tidak beroperasi pada akhir tahun 2024 ini.
Hal itu, kata Daddy berdasarkan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, terkait belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka yang akan menampung sampah dari wilayah bandung raya ini.
"Ada yang menarik terkait Legok Nangka. Kalau Legok Nangka sampai akhir Desember tahun ini tidak beroperasi katanya 5 direksi BUMD akan mengundurkan diri," kata Daddy saat ditemui di gedung DPRD Jabar belum lama ini.
Dia tidak mengetahui, Direksi BUMD mana saja yang siap mengundurkan diri. Yang pasti, lanjutnya, Sekda Jabar menyebutkan bahwa mereka akan mundur jika TPPAS Legok Nangka tak kunjung beroperasi sesuai targetnya, bahkan mereka juga telah menandatangani pakta integritasnya.
"Mereka sudah buat pakta integritas, ini statemen menarik saya kira tinggal sampai seberapa jauh, kalau Legok Nangka targetnya katakanlah 2000 ton per hari kalau cuma ditarget per hari 100, 200 bukan hal mustahil. Tapi di targetnya 2000, kapan dedline nya, jadi target, volume berapa dan waktunya sampai kapan, mereka harus dikasih deadlinenya," tuturnya.
Daddy berharap dengan adanya komitmen ini, pengoperasian TPPAS Legok Nangka semakin terang benderang sebagai solusi mengatasi persoalan sampah di wilayah bandung raya, terlebih pemprov sudah menekan MOU dengan salah satu perusahaan asal jepang sebagai pihak yang nantinya akan mengelola TPPAS tersebut.
Baca juga: Bey ingatkan soal KBU terkait proyek BUMD tidak berizin di Puncak
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bey: 5 direksi BUMD siap mundur setelah tandatangani pakta integritas
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024