Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Edi Santoso mengatakan singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan.
"Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas," kata Edi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Ia pun mencontohkan beberapa singkatan nama program yang dibuat sejumlah instansi pemerintah, salah satunya "SiPepek" yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yakni platform yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu.
Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap, namun di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan perempuan.
Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas sebelum program tersebut diluncurkan.
"Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan," katanya.
Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Singkatan nama program pemerintah jangan dibuat asal-asalan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas," kata Edi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Ia pun mencontohkan beberapa singkatan nama program yang dibuat sejumlah instansi pemerintah, salah satunya "SiPepek" yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yakni platform yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu.
Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap, namun di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan perempuan.
Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas sebelum program tersebut diluncurkan.
"Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan," katanya.
Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Singkatan nama program pemerintah jangan dibuat asal-asalan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024