Penjabat Bupati Garut, Jawa Barat, Barnas Adjidin mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan harus memperkuat data secara akurat seperti melakukan pemetaan wilayah untuk mengatasi persoalan pangan masyarakat.
"Data itu bisa dijadikan landasan kita membuat program atau kegiatan," kata Barnas di kantor DKP Kabupaten Garut, Selasa.
Baca juga: DKP Garut gelar pasar murah pangan untuk turunkan harga
Barnas dalam kunjungannya ke kantor DKP untuk mengingatkan seluruh jajaran ASN agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta melakukan pekerjaan dengan baik dan profesional.
Salah satu kinerja yang baik, kata dia, organisasi pemerintahan seperti DKP Garut harus memiliki data yang kuat, maupun melakukan pemetaan untuk menjalankan program agar tepat sasaran, dan hasilnya sesuai dengan harapan.
"Dengan peta mengetahui kerawanan pangan, kegiatan kita akan jelas mau di kemanakan kegiatan itu, mau yang dilihat itu apa, sehingga dari data itu muncul akuntabilitas," kata Barnas.
Ia mencontohkan jajaran DKP Garut bisa membuat peta daerah rawan pangan di desa atau kecamatan mana saja untuk menjadi perhatian khusus dalam merealisasikan program di daerah itu.
Jika tidak punya data, kata dia, tentu tidak akan ada landasan bagi petugas pemerintahan dalam melakukan bimbingan maupun pemantauan, yang akhirnya program tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kita mau monitoring pangan bawang misalnya, bagaimana kita tahu kalau tidak ada data, lalu kemudian kita datang saja pada satu kecamatan, satu desa, ternyata di sana tidak ada bawang, contohnya begitu. Nah, jadi data sesuatu yang penting," katanya.
Ia menambahkan dari data itu, selanjutnya harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan bidang keilmuan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan.
Orang yang bidang ilmunya sosial, kata dia, tidak akan cocok untuk mengurus masalah ketahanan pangan, jadi seluruh petugasnya harus memiliki kemampuan ilmu yang profesional.
"Kita harus memiliki orang yang profesional di bidang ketahanan pangan," katanya.
Baca juga: DKP Garut ajak pelajar tata boga kembangkan olahan pangan non beras
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Data itu bisa dijadikan landasan kita membuat program atau kegiatan," kata Barnas di kantor DKP Kabupaten Garut, Selasa.
Baca juga: DKP Garut gelar pasar murah pangan untuk turunkan harga
Barnas dalam kunjungannya ke kantor DKP untuk mengingatkan seluruh jajaran ASN agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta melakukan pekerjaan dengan baik dan profesional.
Salah satu kinerja yang baik, kata dia, organisasi pemerintahan seperti DKP Garut harus memiliki data yang kuat, maupun melakukan pemetaan untuk menjalankan program agar tepat sasaran, dan hasilnya sesuai dengan harapan.
"Dengan peta mengetahui kerawanan pangan, kegiatan kita akan jelas mau di kemanakan kegiatan itu, mau yang dilihat itu apa, sehingga dari data itu muncul akuntabilitas," kata Barnas.
Ia mencontohkan jajaran DKP Garut bisa membuat peta daerah rawan pangan di desa atau kecamatan mana saja untuk menjadi perhatian khusus dalam merealisasikan program di daerah itu.
Jika tidak punya data, kata dia, tentu tidak akan ada landasan bagi petugas pemerintahan dalam melakukan bimbingan maupun pemantauan, yang akhirnya program tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kita mau monitoring pangan bawang misalnya, bagaimana kita tahu kalau tidak ada data, lalu kemudian kita datang saja pada satu kecamatan, satu desa, ternyata di sana tidak ada bawang, contohnya begitu. Nah, jadi data sesuatu yang penting," katanya.
Ia menambahkan dari data itu, selanjutnya harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan bidang keilmuan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan.
Orang yang bidang ilmunya sosial, kata dia, tidak akan cocok untuk mengurus masalah ketahanan pangan, jadi seluruh petugasnya harus memiliki kemampuan ilmu yang profesional.
"Kita harus memiliki orang yang profesional di bidang ketahanan pangan," katanya.
Baca juga: DKP Garut ajak pelajar tata boga kembangkan olahan pangan non beras
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024