Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kesepakatan dengan pemda empat kabupaten yakni Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Bengkulu Tengah, Bengkulu; Sukamara, Kalimantan Tengah; dan Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, terkait dengan pelayanan publik.
Kesepakatan yang bertujuan untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik ini, ditindaklanjuti dengan kerja sama mengenai manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan dinas komunikasi dan informatika mengenai persandian dan stastistik.
"Kerja sama ini merupakan bukti sinergi dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini harusnya dapat menjadikan lebih baik, bukan hanya bagi Bapak Ibu yang akan mengirimkan pegawainya ke sini, tentunya bagi Pemprov Jabar juga akan menjadi lebih baik," ujar Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Gedung Sate, Bandung, Senin.
Selain itu, Bey berharap agar ke depan kerja sama yang terjalin dengan keempat kabupaten tersebut, tak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah saja, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jabar maupun sebaliknya.
Sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke Jabar, Bey mengunggulkan tiga wilayah di Jawa Barat yang disinggahi kereta cepat Whoosh.
"Di sini ada kereta cepat karena hanya ada di Jabar. Di DKI itu di Halim dan di Jabar ada tiga kota, yaitu Karawang, Padalarang (Kabupaten Bandung Barat) dan Tegalluar (Kabupaten Bandung). Nanti mudah-mudahan dari Luwu Tengah dan Sukamara juga hadir wisatawan atau ada produk-produk dari kami yang bisa dikirim ke sana atau sebaliknya," ucap Bey.
Diinformasikan, bahwa Pemprov Jabar sudah menjalin 76 kerja sama, yang terdiri dari 27 kesepakatan dengan kabupaten/kota di wilayah Jabar, 20 kesepakatan kerja sama dengan berbagai provinsi di Indonesia, dan 29 kesepakatan kerja sama dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jabar.
Kerja sama ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan pemda lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang yang menjadi kewenangannya.
Pihak-pihak yang berkolaborasi, bersepakat dan berkomitmen untuk terus mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia.
Kerja sama tersebut fokus untuk mewujudkan tujuan daerah yang berdaya, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Kesepakatan yang bertujuan untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik ini, ditindaklanjuti dengan kerja sama mengenai manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan dinas komunikasi dan informatika mengenai persandian dan stastistik.
"Kerja sama ini merupakan bukti sinergi dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini harusnya dapat menjadikan lebih baik, bukan hanya bagi Bapak Ibu yang akan mengirimkan pegawainya ke sini, tentunya bagi Pemprov Jabar juga akan menjadi lebih baik," ujar Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Gedung Sate, Bandung, Senin.
Selain itu, Bey berharap agar ke depan kerja sama yang terjalin dengan keempat kabupaten tersebut, tak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah saja, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jabar maupun sebaliknya.
Sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke Jabar, Bey mengunggulkan tiga wilayah di Jawa Barat yang disinggahi kereta cepat Whoosh.
"Di sini ada kereta cepat karena hanya ada di Jabar. Di DKI itu di Halim dan di Jabar ada tiga kota, yaitu Karawang, Padalarang (Kabupaten Bandung Barat) dan Tegalluar (Kabupaten Bandung). Nanti mudah-mudahan dari Luwu Tengah dan Sukamara juga hadir wisatawan atau ada produk-produk dari kami yang bisa dikirim ke sana atau sebaliknya," ucap Bey.
Diinformasikan, bahwa Pemprov Jabar sudah menjalin 76 kerja sama, yang terdiri dari 27 kesepakatan dengan kabupaten/kota di wilayah Jabar, 20 kesepakatan kerja sama dengan berbagai provinsi di Indonesia, dan 29 kesepakatan kerja sama dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jabar.
Kerja sama ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan pemda lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang yang menjadi kewenangannya.
Pihak-pihak yang berkolaborasi, bersepakat dan berkomitmen untuk terus mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia.
Kerja sama tersebut fokus untuk mewujudkan tujuan daerah yang berdaya, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024