Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat menyebut bahwa program Jabar Quick Response (JQR) terus dilanjutkan meski tim yang digagas mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu resmi dibubarkan akhir 2023.
"Pak Pj Gubernur mengatakan bahwa JQR sebagai program atau gerakan yang sangat bagus tidak dihentikan, namun terus dilanjutkan oleh OPD. Yang dihentikan/dibubarkan adalah tim nya," kata Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah dalam pesan singkatnya di Bandung, Rabu.
Baca juga: JQR bangun jembatan perintis di kawasan Garut selatan
Ika mengungkapkan, pembubaran JQR pada 31 Desember 2023, adalah karena tim tersebut telah berhasil melaksanakan misinya dengan baik, yakni akselerasi dalam layanan sosial kemanusiaan yang bersifat darurat secara cepat dan tanggap di Jawa Barat.
"Karena sudah berhasil melaksanakan misinya dengan baik. Alhamdulillah akselerasi yang dimaksud telah berjalan," ucapnya.
Dalam keterangannya, Ika menyampaikan bahwa selama lima tahun, JQR berkontribusi besar mentransformasikan konsep layanan cepat Pemrov Jabar yang terlihat dari manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat.
"JQR telah menjadi model respons cepat dalam menangani pengaduan masyarakat melalui menajemen dan SOP yang tepat," kata Ika.
Dan kini, Ika menuturkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar sudah berhasil mengadopsi spirit respon cepat yang diterapkan oleh JQR.
"Spirit respons cepat terhadap situasi darurat yang butuh penanganan segera, kini telah diadopsi oleh perangkat daerah di Jabar. Memang terkadang respons cepat dalam keadaan darurat harus menanggalkan tata birokrasi, tetapi tetap dalam koridor koordinasi," tutur Ika.
Kehadiran JQR, tambah Ika, mendorong Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem pengaduan terintegrasi secara elektronik.
"Untuk kecepatan respons, kini Pemda Provinsi Jabar mengembangkan pengaduan terintegrasi secara elektronik untuk menjalankan respons cepat dan tercatat dari sisi kinerja ASN pelaksana," tuturnya.
Ditambahkan Ika, selama lima tahun, JQR juga sudah menjangkau 2.622 desa dari 605 kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dan 166.547 penerima manfaat.
Baca juga: Idul Adha, JQR salurkan hewan kurban ke SLB dan komunitas disabilitas netra
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengaku akan mengevaluasi sejumlah program Pemprov Jabar periode sebelumnya apakah tetap bisa berjalan pada 2024 mendatang atau harus dihentikan.
Sejauh ini diinformasikan ada beberapa program yang diduga bakal dihentikan seperti Jabar Reaksi Cepat atau Jabar Quick Response (JQR), kemudian Petani Milenial, dan tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Diskominfo: Program JQR di Jabar terus dilanjutkan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Pak Pj Gubernur mengatakan bahwa JQR sebagai program atau gerakan yang sangat bagus tidak dihentikan, namun terus dilanjutkan oleh OPD. Yang dihentikan/dibubarkan adalah tim nya," kata Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah dalam pesan singkatnya di Bandung, Rabu.
Baca juga: JQR bangun jembatan perintis di kawasan Garut selatan
Ika mengungkapkan, pembubaran JQR pada 31 Desember 2023, adalah karena tim tersebut telah berhasil melaksanakan misinya dengan baik, yakni akselerasi dalam layanan sosial kemanusiaan yang bersifat darurat secara cepat dan tanggap di Jawa Barat.
"Karena sudah berhasil melaksanakan misinya dengan baik. Alhamdulillah akselerasi yang dimaksud telah berjalan," ucapnya.
Dalam keterangannya, Ika menyampaikan bahwa selama lima tahun, JQR berkontribusi besar mentransformasikan konsep layanan cepat Pemrov Jabar yang terlihat dari manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat.
"JQR telah menjadi model respons cepat dalam menangani pengaduan masyarakat melalui menajemen dan SOP yang tepat," kata Ika.
Dan kini, Ika menuturkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar sudah berhasil mengadopsi spirit respon cepat yang diterapkan oleh JQR.
"Spirit respons cepat terhadap situasi darurat yang butuh penanganan segera, kini telah diadopsi oleh perangkat daerah di Jabar. Memang terkadang respons cepat dalam keadaan darurat harus menanggalkan tata birokrasi, tetapi tetap dalam koridor koordinasi," tutur Ika.
Kehadiran JQR, tambah Ika, mendorong Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem pengaduan terintegrasi secara elektronik.
"Untuk kecepatan respons, kini Pemda Provinsi Jabar mengembangkan pengaduan terintegrasi secara elektronik untuk menjalankan respons cepat dan tercatat dari sisi kinerja ASN pelaksana," tuturnya.
Ditambahkan Ika, selama lima tahun, JQR juga sudah menjangkau 2.622 desa dari 605 kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dan 166.547 penerima manfaat.
Baca juga: Idul Adha, JQR salurkan hewan kurban ke SLB dan komunitas disabilitas netra
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengaku akan mengevaluasi sejumlah program Pemprov Jabar periode sebelumnya apakah tetap bisa berjalan pada 2024 mendatang atau harus dihentikan.
Sejauh ini diinformasikan ada beberapa program yang diduga bakal dihentikan seperti Jabar Reaksi Cepat atau Jabar Quick Response (JQR), kemudian Petani Milenial, dan tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Diskominfo: Program JQR di Jabar terus dilanjutkan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024