Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan hasil verifikasi administrasi dari 848 hanya dua orang yang memenuhi persyaratan  pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sisanya harus melengkapi persyaratan sampai batas yang ditentukan pada 9 Juli 2023.

"Terdaftar 848, lalu hasil analisis verifikasi administrasi, hanya  dua yang memenuhi syarat, sebanyak 846 tidak memenuhi syarat," kata Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Garut Dindin A Zaenudin di Garut, Minggu.

Ia menuturkan KPU Garut sudah menyelesaikan pelaksanaan verifikasi administrasi bacaleg untuk Pemilu 2024 dari 15 Mei sampai 23 Juni 2023 yang hasilnya banyak dokumen belum memenuhi persyaratan pengajuan bacaleg.

Hasil verifikasi itu, kata dia, sudah dirapatplenokan untuk selanjutnya bacaleg yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk segera melengkapinya dengan batas waktu mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023.

"Setelah tahapan verifikasi ini diminta untuk perbaiki mulai tanggal 26 sampai 9 Juli (2023), ada kesempatan memperbaiki sebelum nanti tahapan proses penetapan caleg sementara," katanya.

Ia menyampaikan hasil verifikasi administrasi bacaleg itu dilaporkan ke Bawaslu, dan seluruh partai politik yang mengajukan kadernya dalam pengajuan bacaleg untuk Pemilu 2024.

Selanjutnya, kata dia, parpol dapat memberitahukan langsung kepada seluruh bacaleg untuk segera memperbaiki maupun melengkapi berkas persyaratan sebelum ditetapkan menjadi calon legislatif.

"Semuanya sudah kami laporkan berkas persyaratan yang harus diperbaiki ke tiap parpol, kemudian parpol yang akan menindaklanjutinya," kata Dindin.
Ia mengungkapkan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh bacaleg di antaranya masalah kegandaan seperti bacaleg terdaftar di dua daerah pemilihan (dapil).

Dalam verifikasi administrasi itu, kata dia, ada dua ganda dapil yakni bacaleg dari Partai Nasional Demokrat, selanjutnya sudah diberitahukan untuk segera diperbaiki.

"Ditemukan kegandaan yaitu dari Partai Nasdem, ganda antar dapil, seperti Dapil 1 diajukan ke Dapil 2," katanya.

Ia menyebutkan ada persyaratan lain yang harus diperbaiki yakni tentang mencantumkan nama gelar akademik bacaleg yang saat ini ditemukan tidak disertai dengan ijazah sebagai bukti gelarnya.

Selain itu, lanjut dia, ada bacaleg yang terindikasi sebagai kepala desa dan juga di KTP tertera pekerjaan ASN belum disertai dengan surat pengunduran diri maupun pensiun sebagai birokrat.

"Kalau untuk bacaleg yang kepala desa itu syaratnya harus mencantumkan surat pengunduran diri dari jabatannya," kata Dindin.


 

Pewarta: Feri Purnama

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023