Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI menggelar rapat tertutup bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara di Ruang Sembrodo Lantai VI Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah mengungkapkan bahwa rapat tersebut untuk menangani polemik terkait dengan kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hasil rapat tersebut selanjutnya akan dijadikan rekomendasi kepada jajaran menteri dan Wakil Presiden (Wapres).
Baca juga: Wamenag minta pimpinan Al-Zaytun buka ruang dialog dengan Ormas Islam
"Saya belum tahu, dari rapat ini 'kan nanti dilaporkan kepada para menteri dan Wapres," ujar Ikhsan kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu sore.
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, kata dia, nantinya akan dibentuk tim khusus dalam menyelesaikan permasalahan Ponpes Al-Zaytun. Kendati demikian, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Maruf Amin ini masih belum mengetahui anggota dari tim khusus tersebut.
Baca juga: Haram memondokkan anak di Pesantren Al-Zaytun, ini alasan PWNU Jabar
"Intinya, tim itu untuk menyelesaikan kasus yang sangat mengganggu keharmonisan, ketenteraman, dan kedamaian yang saat-saat ini sesungguhnya sedang menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harusnya tidak untuk melakukan hal itu 'kan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah terkait pro dan kontra kegiatan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat bentuk tim investigasi permasalahan Ponpes Al-Zaytun
"Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita (pemerintah) ambil," ujar Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (20/6).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenko Polhukam gelar rapat dengan K/L terkait Ponpes Al Zaytun
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah mengungkapkan bahwa rapat tersebut untuk menangani polemik terkait dengan kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hasil rapat tersebut selanjutnya akan dijadikan rekomendasi kepada jajaran menteri dan Wakil Presiden (Wapres).
Baca juga: Wamenag minta pimpinan Al-Zaytun buka ruang dialog dengan Ormas Islam
"Saya belum tahu, dari rapat ini 'kan nanti dilaporkan kepada para menteri dan Wapres," ujar Ikhsan kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu sore.
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, kata dia, nantinya akan dibentuk tim khusus dalam menyelesaikan permasalahan Ponpes Al-Zaytun. Kendati demikian, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Maruf Amin ini masih belum mengetahui anggota dari tim khusus tersebut.
Baca juga: Haram memondokkan anak di Pesantren Al-Zaytun, ini alasan PWNU Jabar
"Intinya, tim itu untuk menyelesaikan kasus yang sangat mengganggu keharmonisan, ketenteraman, dan kedamaian yang saat-saat ini sesungguhnya sedang menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harusnya tidak untuk melakukan hal itu 'kan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah terkait pro dan kontra kegiatan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat bentuk tim investigasi permasalahan Ponpes Al-Zaytun
"Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita (pemerintah) ambil," ujar Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (20/6).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenko Polhukam gelar rapat dengan K/L terkait Ponpes Al Zaytun
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023