Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024, melebihi target hingga mencapai 35,2 persen atau 276 orang dari total bakal calon legislatif yang sudah mendaftar ke KPU sebanyak 785 orang.
Ketua KPU Cianjur, Selly Nudinah di Cianjur Kamis, mengatakan dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang sudah mendaftarkan calonnya sebagian besar memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
"Keterwakilan perempuan itu, sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Semua parpol sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen," katanya.
Sedangkan partai politik yang paling banyak mengajukan bakal caleg perempuan sebanyak 21 orang dari Partai Kebangkitan Nusantara, sedangkan dari 17 partai politik lainnya rata-rata di atas 10 orang.
"Partai politik harus memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen seperti yang disyaratkan undang-undang dan PKPU, karena ketika syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengurangi jumlah bakal caleg laki-laki," katanya.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad, mengatakan keterwakilan perempuan yang sudah diterapkan pada Pemilu sebelumnya merupakan bentuk kesetaraan dengan bakal caleg laki-laki dalam dunia politik, sehingga dapat bersaing mendapat suara rakyat.
"Kami meminta bakal caleg perempuan harus memiliki program dan strategi agar pemilih dapat memberikan hak pilih padanya.
Ketika di parlemen banyak keterwakilan perempuan akan bagus artinya mereka sama bersaing dengan laki-laki, tidak melihat secara gender," katanya.
Irhan menilai keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat harus dapat menjadi corong terutama bagi kaum perempuan termasuk meningkatkan kapasitas perempuan di masing-masing wilayah pemilihan untuk lebih maju dan berwawasan, sehingga dapat memiliki daya saing yang sama dengan laki-laki.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Ketua KPU Cianjur, Selly Nudinah di Cianjur Kamis, mengatakan dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang sudah mendaftarkan calonnya sebagian besar memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
"Keterwakilan perempuan itu, sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Semua parpol sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen," katanya.
Sedangkan partai politik yang paling banyak mengajukan bakal caleg perempuan sebanyak 21 orang dari Partai Kebangkitan Nusantara, sedangkan dari 17 partai politik lainnya rata-rata di atas 10 orang.
"Partai politik harus memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen seperti yang disyaratkan undang-undang dan PKPU, karena ketika syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengurangi jumlah bakal caleg laki-laki," katanya.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad, mengatakan keterwakilan perempuan yang sudah diterapkan pada Pemilu sebelumnya merupakan bentuk kesetaraan dengan bakal caleg laki-laki dalam dunia politik, sehingga dapat bersaing mendapat suara rakyat.
"Kami meminta bakal caleg perempuan harus memiliki program dan strategi agar pemilih dapat memberikan hak pilih padanya.
Ketika di parlemen banyak keterwakilan perempuan akan bagus artinya mereka sama bersaing dengan laki-laki, tidak melihat secara gender," katanya.
Irhan menilai keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat harus dapat menjadi corong terutama bagi kaum perempuan termasuk meningkatkan kapasitas perempuan di masing-masing wilayah pemilihan untuk lebih maju dan berwawasan, sehingga dapat memiliki daya saing yang sama dengan laki-laki.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023