Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah mengkalkulasi siapa yang pas atau cocok menjadi Panglima TNI selanjutnya menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.
“Berkaitan dengan pembicaraan publik ya itu bisa membuat persepsi, tapi dari Pak Presiden kan mengkalkulasi mana yang pas,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Moeldoko mengatakan penentuan Panglima TNI merupakan pekerjaan yang berulang, berdasarkan penilaian, mempertimbangkan sejumlah faktor, dan ditentukan Presiden.
Dia menyampaikan penunjukan matra TNI secara berurutan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tidak wajib dilakukan dalam menunjuk Panglima TNI.
Menurutnya, aspek psikologi memang harus dijaga, dalam arti setiap matra memiliki kebanggaan masing-masing. Namun dia kembali menyampaikan bahwa penunjukan matra secara berurutan bukan sebuah kewajiban dan segala keputusan ada di tangan Presiden.
“Tiga-tiganya baik, tiga-tiganya oke punya hak. Secara konstitusi, semua punya kesempatan jadi panglima,” kata Moeldoko.
Adapun Moeldoko meyakini pergantian Panglima TNI tidak akan mengganggu kinerja TNI karena selain adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional di Kementerian Pertahanan, institusi TNI memiliki rencana strategis sehingga siapapun yang ditunjuk menjadi Panglima TNI akan melanjutkan renstra tersebut.
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima Surat Presiden (Surpres) Calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo.
"Ketua DPR-nya masih di sini. Jadi belum terima," kata Puan usai menerima Brevet Hiu Kencana dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Dermaga 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.
Di hadapan tiga kepala staf angkatan, yakni Kasal Laksamana Yudo Margono, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Puan menegaskan Surpres Calon Panglima TNI itu akan disampaikan di Kantor DPR.
"Ya, calon-calonnya ada semua di sini, suratnya belum saya terima karena Ketua DPR-nya masih ada di sini. Ya nanti apa yang ada di dalam isi suratnya tentu saja saya selaku Ketua DPR akan menyampaikan kepada media dan masyarakat secara resmi di Kantor DPR," jelas Puan.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Tiga kepala staf angkatan memiliki peluang untuk menjabat Panglima TNI, termasuk Laksamana TNI Yudo Margono.
Rencananya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno akan menyerahkan surpres tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Senin sore, sekitar pukul 16.00 WIB.
Setelah diterima DPR RI, Surpres Calon Panglima TNI bakal ditindaklanjuti oleh mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test".
Proses uji kelayakan dan kepatutan itu akan dilakukan Komisi I DPR yang mengurus bidang pertahanan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko: Presiden kalkulasi siapa yang pas jadi Panglima TNI
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022