Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Yudha Puja Turnawan menyatakan sedang berupaya membantu tiga lansia yang miskin dan sakit untuk mendapatkan hak program bantuan dari pemerintah agar kondisi kehidupannya bisa lebih baik.
"Kami mengunjungi lansia duafa yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti BPNT dan PKH nanti diusulkan agar mendapatkan atensi dari Kemensos," kata Yudha usai mengunjungi tiga lansia duafa di Kecamatan Leuwigoong, Garut, Senin.
Ia menuturkan hasil kunjungannya menemui tiga lansia di daerah pelosok Garut itu mengetahui adanya sejumlah program unggulan dari pemerintah yang belum didapatkan oleh mereka.
Ia mendorong pemerintah untuk segera memasukkan mereka dalam program penerima manfaat bantuan dari pemerintah pusat.
"Tentu sebagai anggota DPRD saya mendorong itu, semoga ini mendapat perhatian dari rehabilitasi sosial terutama lansia duafa tidak produktif," kata Yudha.
Ia menyampaikan telah berkunjung langsung ke rumah lansia yakni Emah Odah, Emak Elas dan Emak Anah warga Desa Tambaksari, Kecamatan Leuwigoong yang kondisinya memprihatinkan.
Lansia itu, kata Yudha, diketahui hanya mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah desa, sedangkan program bantuan lain dari pemerintah pusat tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Ia berharap upaya yang dilakukan bersama dengan pekerja sosial dan juga dari Dinas Sosial Garut secepatnya bisa merealisasikan hak-hak bantuan untuk ketiga lansia tersebut.
"Tentu saja harapan terbesar kami ketiganya mendapatkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial berbasis keluarga dari Kemensos RI dan juga ada perbaikan data agar ketiga lansia tersebut mendapatkan bantuan reguler tiap bulan dari pemerintah pusat seperti BPNT," katanya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut Eli Suherli menyatakan pihaknya sudah mengecek kondisi lansia tersebut dan memberikan bantuan pangan untuk meringankan kebutuhan hidupnya.
Terkait upaya agar mendapatkan program bantuan pemerintah pusat, kata dia, pemerintah saat ini sedang melakukan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terintegrasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Ke depan insya Allah akan tindak lanjuti bersama DPRD Garut, bersama-sama untuk mendorong terkait kesehariannya untuk kebutuhan dasar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kami mengunjungi lansia duafa yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti BPNT dan PKH nanti diusulkan agar mendapatkan atensi dari Kemensos," kata Yudha usai mengunjungi tiga lansia duafa di Kecamatan Leuwigoong, Garut, Senin.
Ia menuturkan hasil kunjungannya menemui tiga lansia di daerah pelosok Garut itu mengetahui adanya sejumlah program unggulan dari pemerintah yang belum didapatkan oleh mereka.
Ia mendorong pemerintah untuk segera memasukkan mereka dalam program penerima manfaat bantuan dari pemerintah pusat.
"Tentu sebagai anggota DPRD saya mendorong itu, semoga ini mendapat perhatian dari rehabilitasi sosial terutama lansia duafa tidak produktif," kata Yudha.
Ia menyampaikan telah berkunjung langsung ke rumah lansia yakni Emah Odah, Emak Elas dan Emak Anah warga Desa Tambaksari, Kecamatan Leuwigoong yang kondisinya memprihatinkan.
Lansia itu, kata Yudha, diketahui hanya mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah desa, sedangkan program bantuan lain dari pemerintah pusat tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Ia berharap upaya yang dilakukan bersama dengan pekerja sosial dan juga dari Dinas Sosial Garut secepatnya bisa merealisasikan hak-hak bantuan untuk ketiga lansia tersebut.
"Tentu saja harapan terbesar kami ketiganya mendapatkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial berbasis keluarga dari Kemensos RI dan juga ada perbaikan data agar ketiga lansia tersebut mendapatkan bantuan reguler tiap bulan dari pemerintah pusat seperti BPNT," katanya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut Eli Suherli menyatakan pihaknya sudah mengecek kondisi lansia tersebut dan memberikan bantuan pangan untuk meringankan kebutuhan hidupnya.
Terkait upaya agar mendapatkan program bantuan pemerintah pusat, kata dia, pemerintah saat ini sedang melakukan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terintegrasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Ke depan insya Allah akan tindak lanjuti bersama DPRD Garut, bersama-sama untuk mendorong terkait kesehariannya untuk kebutuhan dasar," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022