Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat memperkuat dasar hukum pengembangan desa wisata dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Garut tentang desa wisata sebagai legalitas kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk tujuan kepentingan masyarakat banyak.
"Saat ini yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati Garut sebanyak 141 desa," kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut Rena Sudrajat saat acara forum diskusi bersama kepala desa dan sejumlah pemangku kebijakan di Villa Rancabango, Kabupaten Garut, Sabtu.
Ia menuturkan dari seluruh desa wisata yang sudah ada SK-nya itu, desa yang sudah mendapatkan dokumen perencanaan tata ruang baru 21 desa, sisanya dilakukan secara bertahap.
"Di tahun 2022 baru 'masterplan' untuk 21 desa wisata dulu," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut tetapkan siaga darurat bencana hingga April 2022.
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Bambang Herisusanto menambahkan pihaknya mendukung adanya pemerintah desa yang berupaya mengembangkan potensi daerahnya menjadi tempat wisata.
Apalagi saat ini, kata dia, sejumlah desa wisata sudah memiliki SK Bupati Garut sehingga dasar hukumnya kuat untuk bisa lebih mengembangkan potensi daerahnya.
"Kami sangat merespon adanya desa memaksimalkan potensi desa wisata," katanya.
Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Garut Tanto Sudianto menyatakan adanya kegiatan diskusi tentang desa wisata itu untuk menambah wawasan dalam pengembangan wisata termasuk regulasinya.
Baca juga: Pemkab Garut buka Galeri NuKami untuk promosi produk UMKM
Menurut dia adanya SK Bupati tentang desa wisata akan menjadi kekuatan atau dasar hukum agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah dari pengembangan potensi desa wisata.
"Bisa lebih jelas ke arah mana, diharapkan muncul regulasinya tentang desa wisata, jangan sampai nanti sudah berjalan bersinggungan dengan instansi lain," kata Tanto.
Baca juga: Banjir bandang di Darajat rusak tanggul sungai dan lahan pertanian
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Saat ini yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati Garut sebanyak 141 desa," kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut Rena Sudrajat saat acara forum diskusi bersama kepala desa dan sejumlah pemangku kebijakan di Villa Rancabango, Kabupaten Garut, Sabtu.
Ia menuturkan dari seluruh desa wisata yang sudah ada SK-nya itu, desa yang sudah mendapatkan dokumen perencanaan tata ruang baru 21 desa, sisanya dilakukan secara bertahap.
"Di tahun 2022 baru 'masterplan' untuk 21 desa wisata dulu," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut tetapkan siaga darurat bencana hingga April 2022.
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Bambang Herisusanto menambahkan pihaknya mendukung adanya pemerintah desa yang berupaya mengembangkan potensi daerahnya menjadi tempat wisata.
Apalagi saat ini, kata dia, sejumlah desa wisata sudah memiliki SK Bupati Garut sehingga dasar hukumnya kuat untuk bisa lebih mengembangkan potensi daerahnya.
"Kami sangat merespon adanya desa memaksimalkan potensi desa wisata," katanya.
Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Garut Tanto Sudianto menyatakan adanya kegiatan diskusi tentang desa wisata itu untuk menambah wawasan dalam pengembangan wisata termasuk regulasinya.
Baca juga: Pemkab Garut buka Galeri NuKami untuk promosi produk UMKM
Menurut dia adanya SK Bupati tentang desa wisata akan menjadi kekuatan atau dasar hukum agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah dari pengembangan potensi desa wisata.
"Bisa lebih jelas ke arah mana, diharapkan muncul regulasinya tentang desa wisata, jangan sampai nanti sudah berjalan bersinggungan dengan instansi lain," kata Tanto.
Baca juga: Banjir bandang di Darajat rusak tanggul sungai dan lahan pertanian
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021