Tim Kantor Staf Presiden (KSP) menemui puluhan petani asal Kecamatan Cikedung Indramayu, Jawa Barat, yang berunjuk rasa di kawasan Selayang Pandang Tugu Monas Jakarta, Rabu, untuk mendengar langsung aspirasi pengunjuk rasa.
“Petani ini mewakili 8 ribu Kepala Keluarga (KK). Mereka menuntut keputusan pengalihan lahan ke tanaman tebu yang dilakukan PT PG Rajawali II dibatalkan,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Joko menambahkan, sebelumnya lahan seluas 6.800 hektare milik PT PG Rajawali II tersebut oleh petani ditanami padi, buah-buahan, dan palawija. Namun setahun terakhir ini, petani diminta untuk beralih ke tanaman tebu.
“Petani menolak karena pengalaman warga Majalengka yang diminta menanam tebu itu merugi,” ujar Joko.
Selain itu, petani juga menganggap skema hutang untuk modal biaya menggarap tanam tebu tidak jelas dan transparan.
Menanggapi aduan tersebut, KSP akan melakukan verifikasi di lapangan agar persoalan yang dialami puluhan petani Cikedung Indramayu segera menemukan jalan keluar.
“KSP secepatnya akan menghubungi semua pihak, baik dari pihak pemkab, perusahaan, dan pihak – pihak yang terkait lainnya,” jelas Joko.
Baca juga: Anggota DPR RI minta RNI serius tangani konflik pertanahan di Indramayu
Baca juga: Polres Indramayu tangkap 10 orang dalam bentrokan berdarah di lahan tebu
Baca juga: Demokrat Indramayu cari tahu anggotanya terlibat bentrokan berdarah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Petani ini mewakili 8 ribu Kepala Keluarga (KK). Mereka menuntut keputusan pengalihan lahan ke tanaman tebu yang dilakukan PT PG Rajawali II dibatalkan,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Joko menambahkan, sebelumnya lahan seluas 6.800 hektare milik PT PG Rajawali II tersebut oleh petani ditanami padi, buah-buahan, dan palawija. Namun setahun terakhir ini, petani diminta untuk beralih ke tanaman tebu.
“Petani menolak karena pengalaman warga Majalengka yang diminta menanam tebu itu merugi,” ujar Joko.
Selain itu, petani juga menganggap skema hutang untuk modal biaya menggarap tanam tebu tidak jelas dan transparan.
Menanggapi aduan tersebut, KSP akan melakukan verifikasi di lapangan agar persoalan yang dialami puluhan petani Cikedung Indramayu segera menemukan jalan keluar.
“KSP secepatnya akan menghubungi semua pihak, baik dari pihak pemkab, perusahaan, dan pihak – pihak yang terkait lainnya,” jelas Joko.
Baca juga: Anggota DPR RI minta RNI serius tangani konflik pertanahan di Indramayu
Baca juga: Polres Indramayu tangkap 10 orang dalam bentrokan berdarah di lahan tebu
Baca juga: Demokrat Indramayu cari tahu anggotanya terlibat bentrokan berdarah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021