Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah harus tepat sasaran.
"Berdasarkan rapat kerja antara Komisi V dengan mitra kerja terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS harus ditekankan bahwa KUA-PPAS itu harus tepat sasaran," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe di Bandung, Jumat.
Harris memberikan catatan khusus untuk para mitra kerja Komisi V DPRD Jawa Barat di mana untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar mengedepankan pengajuan anggaran untuk mendahulukan untuk penanggulangan COVID-19.
"Jadi untuk dinas kesehatan kita inginkan antara lain penganggaran untuk penanggulangan COVID-19 ini harus ditingkatkan terutama vaksinasi harus segera mencapai target di Jawa Barat," kata dia.
Harris menekankan bahwa penanggulangan COVID-19 ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Bagaimana kita membangun ekonomi yang bagus adalah menjalani dengan kehidupan normal. Maka dari itu akan kita coba kejar terus target vaksinasi di Jawa Barat. Ini dilakukan agar ke depan APBD kita baik dan atau pendapatan asli daerah (PAD) kita meningkat," lanjutnya.
Harris juga menyoroti masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang masih melanda di Jawa Barat.
Pihaknya juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan agar memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terdampak supaya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat.
"Dari Disnakertrans kami menyoroti masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat, memang dampak COVID-19 terhadap meningkatnya pengangguran di Jawa Barat ini sangat signifikan," ujar dia.
Pihaknya berharap Disnakertrans Jawa Barat agar memiliki inovasi untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan beberapa pelatihan sehingga jangan sampai para pekerja itu nantinya berasal dari daerah lain.
"Optimalkan dulu SDM di Jawa Barat," ucap Harris.
Selain itu, lanjut dia, Harris juga menyoroti kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.
Ia meminta BPBD Jabar agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan bencana, terlebih Jawa Barat adalah provinsi yang letak geografisnya rawan bencana.
"Kemudian untuk BPDB Jabar, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang rawan akan bencana kita menekankan BPBD agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan, jangan sampai bencana sudah terjadi baru bergerak," kata dia.
"Makanya kami minta dalam penganggaran itu jangan hanya mengandalkan belanja tak terduga (BTT) tapi harus memperlihatkan pada masyarakat secara nyata," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021