PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendukung langkah pemerintah membentuk Holding Geothermal Indonesia (HGI) guna mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan potensi panas bumi di Tanah Air.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi memastikan dukungan PLN terhadap rencana pemerintah dengan mengonsolidasikan entitas-entitas usaha yang selama ini mengelola energi panas bumi ke dalam perusahan gabungan tersebut.
"Sebab, tujuan utama dari pembentukan holding ini bukan untuk mengerdilkan satu sama lain, melainkan justru untuk membesarkan setiap entitas dan menggarap potensi panas bumi sebesar-besarnya," kata Agung Murdifi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Potensi energi panas bumi di Indonesia saat ini mencapai 25 gigawatt atau setara 40 persen dari cadangan potensi panas bumi dunia. Namun, pemanfaatan energi magma tersebut baru sekitar 2,1 gigawatt.
PLN memandang besarnya potensi itu memerlukan upaya terobosan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.
"Seluruh sumber daya, aset yang dimiliki oleh setiap entitas, termasuk sumber daya manusia dengan keahlian-keahlian spesifik akan tetap dioptimalkan. Proses ini akan menghasilkan holding panas bumi yang jauh lebih besar daripada yang sekarang ada," ujar Agung.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa rencana pemerintah membentuk BUMN panas bumi sesuai dengan tranformasi PLN dalam pilar hijau yang dicanangkan 21 April 2020.
Dokumen itu merupakan bentuk dukungan perseroan terhadap transisi energi di Indonesia dengan gencar mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, salah satunya panas bumi.
"PLN tentunya akan mendukung keputusan pemerintah. Harapannya pembentukan holding ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat," tutup Agung.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menyatakan rencana menggabungkan tiga perusahaan panas bumi pelat merah, yakni Pertamina Geothermal Energy, PLN Gas & Geothermal, serta Geo Dipa Energi yang ditargetkan rampung pada tahun ini.
Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan holding itu akan menjadikan Indonesia memiliki perusahaan panas bumi tersebar di dunia.
Menurut dia, penggabungan ketiga perusahaan itu merupakan transformasi dan inovasi badan usaha milik negara dalam menangkap peluang transisi energi melalui pemanfaatan energi panas bumi menjadi listrik.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi rumah bagi 127 gunung api aktif.
Anugerah alam itu memberikan sumber daya panas bumi yang melimpah sebanyak 23,76 gigawatt dengan pemanfaatan sebesar 2,17 gigawatt atau hanya 9,1 persen dari total potensi yang ada.
Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan sumber daya panas bumi dan kapasitas terpasang listrik magma terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat.
Baca juga: PLTS Terapung Cirata diharapkan beroperasi sesuai target
Baca juga: PLN gencar bangun infrastruktur pembangkit listrik panas bumi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi memastikan dukungan PLN terhadap rencana pemerintah dengan mengonsolidasikan entitas-entitas usaha yang selama ini mengelola energi panas bumi ke dalam perusahan gabungan tersebut.
"Sebab, tujuan utama dari pembentukan holding ini bukan untuk mengerdilkan satu sama lain, melainkan justru untuk membesarkan setiap entitas dan menggarap potensi panas bumi sebesar-besarnya," kata Agung Murdifi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Potensi energi panas bumi di Indonesia saat ini mencapai 25 gigawatt atau setara 40 persen dari cadangan potensi panas bumi dunia. Namun, pemanfaatan energi magma tersebut baru sekitar 2,1 gigawatt.
PLN memandang besarnya potensi itu memerlukan upaya terobosan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.
"Seluruh sumber daya, aset yang dimiliki oleh setiap entitas, termasuk sumber daya manusia dengan keahlian-keahlian spesifik akan tetap dioptimalkan. Proses ini akan menghasilkan holding panas bumi yang jauh lebih besar daripada yang sekarang ada," ujar Agung.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa rencana pemerintah membentuk BUMN panas bumi sesuai dengan tranformasi PLN dalam pilar hijau yang dicanangkan 21 April 2020.
Dokumen itu merupakan bentuk dukungan perseroan terhadap transisi energi di Indonesia dengan gencar mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, salah satunya panas bumi.
"PLN tentunya akan mendukung keputusan pemerintah. Harapannya pembentukan holding ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat," tutup Agung.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menyatakan rencana menggabungkan tiga perusahaan panas bumi pelat merah, yakni Pertamina Geothermal Energy, PLN Gas & Geothermal, serta Geo Dipa Energi yang ditargetkan rampung pada tahun ini.
Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan holding itu akan menjadikan Indonesia memiliki perusahaan panas bumi tersebar di dunia.
Menurut dia, penggabungan ketiga perusahaan itu merupakan transformasi dan inovasi badan usaha milik negara dalam menangkap peluang transisi energi melalui pemanfaatan energi panas bumi menjadi listrik.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi rumah bagi 127 gunung api aktif.
Anugerah alam itu memberikan sumber daya panas bumi yang melimpah sebanyak 23,76 gigawatt dengan pemanfaatan sebesar 2,17 gigawatt atau hanya 9,1 persen dari total potensi yang ada.
Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan sumber daya panas bumi dan kapasitas terpasang listrik magma terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat.
Baca juga: PLTS Terapung Cirata diharapkan beroperasi sesuai target
Baca juga: PLN gencar bangun infrastruktur pembangkit listrik panas bumi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021