Bandung, 7/10 (ANTARA) - Bappenas, Pemprov Jabar dan PLN meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses perizinan lahan untuk proyek PLTA "Upperpump Storage" Cisokan di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur.

Demikian benang merah pertemuan antara Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan, Dirut PLN Dahlan Iskan, Dedi Priatna (Bappenas), BPN serta instansi terkait terkait pengelolaan hutan dan DAS Citarum yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.

"Semua kendala terkait rencana PLTA 'Upperpump Storage' Cisokan sudah dibicarakan dan dibahas dalam pertemuan tadi, dan hasilnya ada kesepahaman terkait pengajuan izin lahan itu," kata Direktur Utama PLN Dahlan Iskan seusai pertemuan itu.

Menurut Dahlan, PLN yang mendapat tugas dari pemerintah untuk peningkatakan kehandalan listrik di Indonesia berwenang untuk mengajukan izin penggunaan lahan untuk proyek PLTA itu. Sebelumnya BPN meminta revisi terkait pengajuan perijinan karena menginginkan dari lembaga kementerian teknis, sehingga terjadi keterlambatan dalam perizinan itu.

Di lain pihak, perizinan lahan itu merupakan prasyarat untuk keluarnya rekomendasi dari pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat dan peryaratan proyek lainnya yang akan diajukan dalam 'loan agreement' dengan Bank Dunia yang rencananya akan digelar Februari 2011.

"Dengan adanya pertemuan ini, kami yakin perizinan lahan akan segera selesai. Kami akan menggunakan waktu yang sempit ini untuk persiapan 'loan agreement' dengan World Bank yang akan digelar di AS pada Februari 2011," kata Dahlan Iskan.

Dahlan menyebutkan, pembangunan proyek PLTA "Upperpump Storage" Cisokan akan menghabiskan biaya sebesar Rp6 triliun yang siap dibiayai oleh Bank Dunia. PLTA yang tidak jauh dari kawasan Saguling dan Cirata itu nantinya akan menghasilkan listrik 1.040 MW yang dihasilkan empat turbin 4x260 MW.

Berbeda dengan PLTA lainnya, PLTA Cisokan menampung air di hulu dengan memompa air bekas memutarkan turbin di bagian hilir, sehingga ketersediaan bahan baku air bisa stabil.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan menyebutkan, pihaknya siap mendukung perijinan dan rekomendasi lainnya untuk pembangunan proyek PLTA dengan sistem upper storage pertama di Indonesia itu.

"Kami masih menunggu rekomendasi dari BPN dan Departemen Kehutanan, rekomendasi dari Gubernur bisa tuntas pada Oktober 2010 ini," kata Heryawan.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, H Anang menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi penggunaan lahan di tanah Perhutani itu ke Kementrian Kehutanan.

Luas areal yang akan digunakan proyek PLTA Cisokan itu seluas 393 hektar yang ada di kawasan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur yang berda di lahan penguasaan Perum Perhutani.

"Ada dua skema yang harus dipilih yakni pinjam pakai dan tukar menukar. Tukar menukar lahan lebih efektif namun syaratnya harus satu berbanding dua dengan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama dalam hal ini DAS Citarum," kata Anang.

Anang menyebutkan, para prinsipnya Dinas Kehutanan dan Perhutani Jabar telah merekomendasikan untuk penggunaan lahan itu menjadi lokasi proyek PLTA Cisokan, namun perizinan tetap harus dari tingkat pusat dan BPN.

Meski tinggal empat bulan lagi menjelang 'loan angreement' dengan Bank Dunia, namun PLN maupun Bappenas optimis bisa diselesaikan.

Sementara itu Dedi Priatna dari Bappenas menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi degan BPN terkait perizinan lahan untuk PLTA Cisokan itu, dan ditargetkan tuntas sebelum loan agreement.

"Bila belum siap saat Februri atai Maret 2011, maka harus ditunda setahun ke depan. Makanya perizinan proyek itu harus dituntaskan dalam waktu yang tinggal sedikit ini," katanya menambahkan.***2***
(U.S033/B/Y008/Y008) 07-10-2010 12:27:48

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010